Diperketat, Ini Aturan Baru Perjalanan di Masa PPKM Darurat
Kementerian Perhubungan memperketat aturan perjalanan orang di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Ini dilakukan dengan merevisi dua surat edaran berkaitan perjalanan orang dalam negeri di masa pandemi Covid-19.
Dalam dua edaran tersebut, diatur mengenai perjalanan di kawasan aglomerasi. Aglomerasi memiliki makna sebagai pengumpulan atau pemusatan wilayah atau kawasan tertentu.
Surat edaran yang direvisi yaitu Surat Edaran Nomor 42 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri dengan Transportasi Perkeretaapian pada Masa Pandemi Covid-19 menjadi Surat Edaran Nomor 50 Tahun 2021.
Selain itu, Surat Edaran Nomor 43 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri dengan Transportasi Darat pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) menjadi Surat Edaran Nomor 49 Tahun 2021.
Adapun, Surat Edaran 49 Tahun 2021 berisi penambahan ketentuan mengenai perjalanan rutin moda transportasi darat serta sungai, danau dan penyeberangan dalam satu wilayah aglomerasi perkotaan. Perjalanan hanya bisa dilakukan di wilayah aglomerasi, itu pun hanya berlaku untuk kepentingan sektor esensial dan sektor kritikal sesuai aturan PPKM darurat.
Selain itu, para pelaku perjalanan wajib menunjukkan Surat Tanda Registrasi Pekerja (STRP) atau Surat Keterangan lainnya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat.
“Atau surat tugas yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan atau pejabat minimal eselon II bagi pekerja di sektor pemerintahan yang berstempel atau cap basah atau tanda tangan elektronik,” kata Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati dalam konferensi pers virtual, Jumat (9/7).
