Pemerintah Kaji Target Pencapaian Netral Karbon Lebih Cepat
Pemerintah terus mengkaji upaya pencapaian target nol emisi karbon di Indonesia dapat lebih cepat dari pada proyeksi awal di tahun 2060. Salah satunya dengan menyusun dokumen Long-term Strategy on Low Carbon and Climate Resilience 2050 (LTS-LCCR 2050) menuju net zero emission.
Dokumen LTS-LCCR 2050 disusun berdasarkan kondisi perekonomian dengan mempertimbangkan penurunan kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Dokumen ini juga meyakini pembelajaran atas rentannya kondisi sosio-global menghadapi pandemi Covid-19 dengan tetap optimis mengacu prospek pemulihan pasca-pandemi serta kebijakan nasional seluruh sektor hingga 2050.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mengatakan sektor pertanian, kehutanan, penggunaan lahan, dan energi sangat menentukan jalan untuk menuju tahun 2050. Dengan skenario LCCP (low carbon scenario compatible with Paris Agreement target), secara nasional Indonesia akan mencapai puncak emisi karbon pada 2030.
Pada tahun tersebut, sektor kehutanan dan penggunaan lahan sudah mulai mencapai penyerapan bersih atau net sink. Siti berharap semua sektor dapat menggenjot penurunan emisi gas rumah kaca di 2050. Dengan begitu bisa tercapai ketahanan iklim pada 2050.
Siti mengatakan tahun 2050 merupakan periode yang tengah dituju pemerintah dalam mencapai target nol emisi karbon. Meskipun sebelumnya dari berbagai kekuatan kapasitas dan kebijakan serta implementasi yang ada, Indonesia diperkirakan dapat mencapai net zero emission di tahun 2060.
"Namun hasil pendalaman bersama Kementerian ESDM dan jajaran jurusan sektor energi seperti PLN, Pertamina, dunia usaha dan swasta termasuk DEN sedang mencoba mendalami kemungkinan bisa net zero lebih awal dan menuju 2050," kata Siti dalam acara 'Indonesia Green Summit 2021' secara virtual, Senin (26/7).
Lebih lanjut, menurut Siti LTS-LCCR 2050 menjadi kontribusi Indonesia dalam rangka pencapaian tujuan global. Untuk mengejar target ini, pemerintah akan mengutamakan pencapaian pembangunan nasional dengan mempertimbangkan keseimbangan antara penurunan emisi dan pertumbuhan ekonomi.
