BRI Optimistis Reformasi KUR Dorong UMKM Naik Kelas

Kredit Usaha Rakyat (KUR) dikucurkan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan sektor riil, khususnya sektor usaha mikro. Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berperan penting dalam menciptakan kesempatan kerja dan pemberantasan kemiskinan.

Direktur Bisnis Mikro PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI), Supari, mengatakan KUR mendorong formalisasi kelompok masyarakat unbanked dan underbanked kepada akses pendanaan yang lebih besar. Program ini mampu menjawab masalah yang dihadapi oleh segmen mikro, yakni terbatasnya akses terhadap lembaga keuangan formal.

Penelitian Badan Riset dan Inovasi Nasional tahun 2022 mengungkapkan, KUR membantu menjaga ketangguhan pelaku UMKM semasa pandemi Covid-19. Bahkan, nasabah bisa mendapatkan presentase omzet yang lebih besar dibanding segmen usaha yang lain.

Sejak awal diluncurkan, kuota dan realisasi penyaluran KUR terus meningkat. Kemudahan akses dan relaksasi pembiayaan membuat antusiasme pelaku UMKM terhadap KUR kian bertambah. Seperti dua mata pisau, tingginya minat nasabah terhadap KUR juga meningkatkan biaya pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Transformasi Skema KUR

Supari menilai, KUR telah mengalami transformasi yang signifikan. Hal ini terlihat dari perubahan skema KUR generasi pertama dengan Imbal Jasa Penjaminan (IJP) sejak tahun 2007-2014, menjadi KUR generasi kedua melalui subsidi bunga pada 2015 hingga saat ini.

Kajian yang dilakukan Kementerian Keuangan pada 2020 menunjukkan, perubahan skema KUR ke subsidi bunga menimbulkan dampak ekonomi. Di antaranya, penciptaan output, produk domestik bruto (PDB), dan tenaga kerja yang lebih tinggi dibanding saat skema IJP diterapkan.

Namun, ketika dilakukan pendekatan cost effectiveness analysis yang mengukur dampak KUR pada penciptaan PDB dan tenaga kerja terhadap nilai pengeluaran pemerintah, terungkap bahwa skema IJP menghasilkan rasio yang lebih tinggi dibanding rasio yang sama pada skema subsidi bunga.

Dengan kata lain, hal ini mengindikasikan skema IJP memiliki efektivitas yang lebih baik. Yang berarti, dengan biaya relatif kecil, program ini menghasilkan dampak ekonomi yang lebih besar.

Skema subsidi bunga memiliki tingkat cost effectiveness yang lebih rendah. Artinya, untuk mendapatkan dampak ekonomi yang besar, diperlukan biaya pengeluaran pemerintah yang sangat besar pula.

Tahun 2022, BRI Research Institute melakukan penelitian yang mengukur tingkat efisiensi ekonomi KUR dengan menggunakan pendekatan konsep dead weight loss (DWL). Hasil penelitian menyatakan bahwa kebijakan subsidi bunga yang membuat suku bunga KUR makin rendah menyebabkan kondisi yang tidak efisien, atau distorsi di pasar.

Untuk mengurangi DWL, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengeluarkan kebijakan baru terkait KUR tahun 2023. Pemerintah menegaskan bahwa penerapan tingkat suku bunga KUR diberikan secara berjenjang dan pengajuan KUR secara berulang oleh nasabah juga dibatasi.

Upaya ini dianggap sebagai solusi bagi pemerintah untuk menghemat pengeluaran negara. Di satu sisi, pelaku UMKM masih dapat menikmati subsidi bunga KUR untuk meningkatkan kapasitas usahanya.

Merespons kebijakan tersebut, Supari mengungkapkan bahwa BRI telah menyiapkan strategi soft landing KUR. Salah satunya melalui shift back dan rejuvenasi produk pembiayaan.

Selain itu, peningkatan kualitas layanan juga telah dilakukan melalui digitalisasi proses bisnis. Sebab, seperti yang telah diungkapkan dalam kajian empiris, penyerapan kredit segmen mikro bergantung pada akses layanan yang cepat dan mudah, bukan pada tingkat suku bunga.

“Selain itu, sebagai komitmen terhadap pemberdayaan pelaku usaha mikro untuk lebih tangguh, perseroan telah menyiapkan berbagai produk dan layanan pembiayaan mikro yang dapat diakses oleh masyarakat luas,” kata Supari dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (4/5).

Perkuat Segmen Mikro, Tumbuhkan Ekonomi

Kementerian Badan Usaha Milik Negara meminta holding ultramikro yang digawangi BRI, PT Pegadaian, dan PT Permodalan Nasional Madani untuk memberikan layanan pembiayaan kepada pelaku UMKM. Strategi ini menjangkau sekitar 30 juta pelaku UMKM yang belum terlayani oleh sektor keuangan formal.

Supari mengungkapkan, BRI adalah penyalur KUR terbesar. “Pada tahun 2022 saja mampu menyalurkan KUR hingga mencapai Rp252,4 triliun yang terdiri dari KUR Supermikro sebesar Rp5,51 triliun, KUR Mikro sebesar Rp215,3 triliun, dan KUR Kecil sebesar Rp30 triliun,” paparnya.

Grafik target dan realisasi penyaluran KUR nasional dan BRI (BRI)

Pada kuartal I 2023, pertumbuhan disbursement kredit komersial segmen mikro BRI sebesar 29 persen. Jumlah nasabah naik lebih dari 42 persen secara year-on-year. Capaian tersebut menunjukkan telah terjadi graduasi dan peningkatan usaha terhadap pelaku usaha mikro yang lebih komersial.

Bisnis segmen mikro BRI sendiri menyumbang kontribusi hampir 48 persen, atau Rp563,4 triliun dari total penyaluran kredit BRI. BRI juga mengarahkan agar 60 persen penyaluran pembiayaan berfokus pada sektor produksi yang memiliki multiplier effect lebih besar terhadap aktivitas ekonomi.

Supari yakin, perubahan skema subsidi bunga dan prioritas alokasi sektor KUR pada bisnis segmen mikro akan mempercepat inklusi keuangan dan mendorong munculnya sumber pertumbuhan ekonomi baru.