Terbentur Anggaran, Pengeboran Panas Bumi Terpangkas Jadi 2 Wilayah

Target pengeboran panas bumi tahun ini menurun dari tiga menjadi dua wilayah kerja. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut pemangkasan itu terjadi karena anggaran yang terpotong.

Dua pengeboran yang akan dikerjakan adalah wilayah kerja panas bumi atau WKP Cisolok Cisukarame di Jawa Barat dan Nage di Nusa Tenggara Timur. Sementara, pengeboran di Bittuang, Sulawesi Selatan terpaksa ditunda menjadi tahun depan. 

WKP Bittuang potensi sumber dayanya paling kecil dibandingkan dua lainnya. Karena itu, pemerintah memutuskan menunda pengeborannya. “Kami sedang refocussing anggaran. Kami pilih potensi dua teratas,” kata Kepala Badan Geologi Eko Budi Lelono dalam konferensi pers virtual, Rabu (20/1). 

Sebelumnya, dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR, Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan anggaran kementeriannya tahun ini dipangkas Rp 1,1 triliun. Dari pagu awal Rp 7 triliun menjadi Rp 5,9 triliun.

Refocusing dan realokasi anggaran ini sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-30/MK.02/2021 tanggal 12 Januari 2021. Tujuannya, unntuk mengamankan pengadaan vaksin dan penanganan Covid-19. "Tapi tidak mengurangi volume infrastruktur untuk masyarakat, seperti jaringan gas (jargas), konverter kit (konkit) dan PJU-TS (Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya)," ujarnya kemarin.

Lelang Wilayah Kerja Panas Bumi Pada 2023

Untuk lelang wilayah kerja panas bumi, Kementerian ESDM memutuskan tidak melakukannya dalam dua tahun ke depan. Pemerintah ingin melaksanakan pengeboran eksplorasi terlbih dulu sebelum menawarkan wilayah kerja kepada investor. 

Direktur Panas Bumi Kementerian ESDM Ida Nuryatin Finahari memperkirakan proses lelang baru dapat dilakukan paling tidak di 2023. “Setelah pengeboran Badan Geologi selesai," ucapnya. 

Pengeboran eksplorasi bertujuan untuk memberikan data yang lengkap kepada investor. Dengan begitu, risiko investasi berkurang dan harga jual listriknya  lebih murah.

Kepala Pusat Sumber Daya Mineral Batubara dan Panas Bumi Iman Sinulingga menyebut pengembangan hulu panas bumi selama ini ditanggung pemegang modal. “Kini menjadi tanggung jawab pemerintah,” katanya beberapa waktu lalu.  

Sebagai tahap awal, tim Kementerian ESDM yang terdiri dari perwakilan Badan Litbang ESDM, Badan Geologi dan Direktorat Jenderal EBTKE, pada tahun lalu bersinergi menyiapkan infrastruktur dan perizinan eksplorasi wilayah kerja panas bumi (WKP) Cisolok Cisukarame. Pengeborannya akan berlangsung pada pertengahan tahun ini.