Proyek Bandara Bali Utara, Dicoret dari PSN Lalu Dikritik Megawati
Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menolak pembangunan bandar udara di bagian utara Bali. Proyek ini, menurut dia, hanya menguntungkan para investor dan melupakan kepentingan masyarakat sekitar.
Bahkan ia menyebut proyek itu membuang uang. “Kenapa sih, kebayang enggak buang duit melulu,” katanya, Senin (16/1).
Mega sebelumnya sudah mendengar rencana pembangunan Bandar Bali Utara dari Gubenur I Wayan Koster, yang merupakan kader PDIP. Saat itu, ia menolak rencana tersebut lantaran masih dalam suasana pandemi Covid-19. Dana yang ada dapat dialokasikan untuk rakyat.
Selain itu, Mega juga sudah memberi masukan kepada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Daripada membangun bandara baru, lebih baik memanfaatkan Bandara Internasional Ngurah Rai yang saat ini baru memiliki satu landasan pacu alias runway.
Alternatif turis yang ingin datang ke pulau itu adalah melalui Banyuwangi atau Surabaya, Jawa Timur. Cara ini, menurut Mega, dapat memberi efek berganda pembangunan di sekitar Bali.
Kendala Proyek Bandara Internasional Bali Utara
Proyek ini mulai berjalan pada sekitar tujuh tahun lalu. Perencanaannya sudah masuk dalam 13 proyek skema public private partnership atau PPP Book 2013 yang diusulkan Kementerian Perhubungan.
Gubernur Bali ketika itu, Made Mangku Pastika, menyebut lokasi Bandara Internasional Bali Utara (BIBU) berada di Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Bali. Lahan yang tersedia sekitar 400 hektare. “Milik masyarakat adat Kubutambahan,” ucap Pastika pada 1 Juli 2015, dikutip dari Antara.
Dalam perjalanannya, lahan untuk North Bali International Airport bertambah menjadi 2.150 hektare. Setengah dari area ini rencananya dibangun di atas laut dengan cara memperpanjang daratan alias reklamasi.
Kompleks bandaranya terintegrasi menjadi sebuah aerotropolis alias kawasan kota yang berdampingan dengan bandara. Sebanyak dua runway akan tersedia untuk pesawat komersial lepas landas dan mendarat.
Namun, dalam pelaksanaannya terjadi berbagai kendala. Pastika yang kini menjabat anggota DPD menjabarkan masalah itu pada pertengahan tahun lalu.
