Cegah Konflik, Investor Diminta Beri Pelatihan Warga di Area Smelter
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengajak para investor smelter di kawasan industri untuk aktif memberikan pelatihan bagi para warga setempat. Hal itu bertujuan untuk memberikan peningkatan keterampilan bagi penduduk sehingga punya nilai tawar dan mampu bersaing dengan tenaga kerja asing di proyek smelter.
Airlangga secara khusus menugasi Kementerian Perindustrian untuk membangun Politeknik yang sejalan dengan kebutuhan tenaga kerja pabrik atau smelter. "Hal ini mengurangi kesenjangan antara pemuda yang diluluskan di wilayah ini dengan kebutuhan yang ada di pabrik," kata Airlangga saat ditemui wartawan setelah agenda Groundbreaking Smelter Bahodopi pada Jumat (10/2).
Selain meningkatkan nilai dan daya saing warga lokal, penyaluran akses pendidikan bagi warga setempat dinilai menjadi upaya positif untuk menutup potensi konflik horizontal antara masyarakat dan pekerja asing.
Imbauan ini berlaku bagi seluruh invstor di wilayah kawasan industri, khususnya bagi pelaku usaha di Kawasan Industri Morowali, Sulawesi Tengah. "Saya mengimbau agar korparasi mengirim sebanyak-banyaknya warga Morowali untuk ikut pendidikan sehingga bisa bekerja di lingkungan perusahaan," ujar Airlangga.
Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) itu pun meminta kepada jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda setempat untuk senantiasa menjaga situasi kondusif di wilayah kerja pabrik atau smelter di kawasan industri. "Pertumbuhan yang cepat akan diikuti oleh kesejahteraan masyarakat. Karena investasi artinya lapangan kerja, ini yang harus disampaikan kepada masyarakat,” kata Airlangga.
Sebelumnya, bentrokan antara pekerja Indonesia dan tenaga kerja asing di area smelter nikel PT GNI (Gunbuster Nickel Industry) di Morowali Utara, Sulawesi Tengah terjadi pada Sabtu (14/1). Konflik horizontal ini pun mendapat sorotan dari badan legislatif.
Anggota Komisi VII DPR, Mulyanto, mengatakan agar pemerintah segera mengevaluasi izin operasional PT GNI menyusul bentrok yang berujung pada tewasnya dua pekerja. Dia berharap pemerintah bisa mencabut izin usaha perusahaan secara permanen.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu meminta agar pemerintah tidak menganggap remeh bentrokan yang menewaskan dua orang karyawan tersebut. Menurutnya, bentrok antar karyawan itu bisa jadi dipicu oleh masalah mendasar dan bukan semata-mata karena salah paham antarkelompok pekerja.
"Apalagi bentrok ini terjadi setelah terjadi insiden kebakaran dan mogok kerja pegawai," kata Mulyanto dalam siaran pers pada Senin (16/1).
