BRI Beri Sinyal Lakukan Aksi Korporasi, Mau Lepas Saham BRIS?
Emiten bank BUMN, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) memberi sinyal bakal melakukan aksi korporasi. Hal ini karena, perusahaan terlambat menyampaikan laporan kinerja keuangan periode semester pertam 2023
Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia Sunarso mengatakan, keterlambatan laporan keuangan sebab adanya peninjauan terbatas atau limited review dari kantor akuntan publik (KAP).
"Kami paling akhir memang yang melaporkan kinerja keuangan. Tapi secara aturan belum ada yang dilanggar," kata Sunarso kepada wartawan dalam konferensi pers laporan keuangan semester pertama 2023, Rabu (30/8).
Pada kesempatan yang sama, Direktur Keuangan BRI Viviana Dyah Ayu Retno mengatakan apabila perusahaan melakukan peninjauan terbatas maka dalam jangka waktu maksimal dua bulan dari periode tutup buku, BRI wajib menyampaikan laporan keuangan.
"Agustus menjadi batas BRI untuk melaporkan keungan yang sudah dilakukan limited review oleh KAP, hal ini tentunya terkait dengan beberapa aksi korporasi," sebut Viviana.
Namun, pihak BRI belum dapat memberi informasi secara detail mengenai aksi korporasi yang akan dilakukan. Viviana mengatkan akan menginformasikan aksi korporasi di situs keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI).
Dalam catatan Katadata, pada kuartal ketiga tahun lalu, tepatnya September 2021, BRI melakukan rights issue terbesar sepanjang sejarah BEI dengan nilai Rp 95,9 triliun. Aksi korporasi bank pelat merah itu berhasil menjadi yang terbesar ke-7 di dunia sejak 2009.
Saat itu, BBRI menawarkan 28,2 miliar lembar saham baru dengan harga Rp 3.400 per saham untuk menambah modal melalui rights issue. Melansir informasi dari laman BEI, BBRI menggunakan rasio 100:23 dalam aksi right issue ini. Artinya, setiap 100 lembar saham yang dimiliki investor setara dengan 23 HMETD.
Namun, berdasarkan rumor pasar yang beredar, bahwa Bank Rakyat Indonesia akan melakukan block sale saham PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS). Sebagai informasi, block sale merupakan penjualan saham utama sebesar 5% pada suatu perusahaan yang dapat berpengaruh pada struktur kepemilikan pada suatu perusahaan.
Adanya rumor ini berkaitan dengan rencana BRI dan PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) akan melepas kepemilikan sahamnya di Bank Syariah Indonesia. Saat ini, BRI tercatat sebagai pemegang 15,38% saham BRIS, terbesar ketiga setelah Bank Mandiri 51,47% dan Bank Negara Indonesia 23,24%.
Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo sebelumnya mengatakan, BRI dan BNI akan keluar secara perlahan dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Sementara Bank Mandiri tetap akan menjadi pemegang saham pengendali. Pemerintah juga tetap menjadi pemegang saham dwiwarna.
