Perdebatan mengenai kondisi keuangan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) mencuat setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti prospek kemampuan pembayaran utangnya. Beban pembayaran utang menyedot kas PLN. Padahal, perusahaan memikul tugas berat membangun infrastruktur kelistrikan di seluruh Indonesia yang membutuhkan dana puluhan triliun rupiah tiap tahun.
Sebagai BUMN yang melaksanakan fungsi Public Service Obligation (PSO), PLN memang tak leluasa menjalankan operasinya secara komersial untuk meraup laba. Bahkan, pemerintah membatasi margin keuntungan yang diperoleh PLN dari penjualan listrik.
Penelusuran Katadata pada laporan keuangan terbaru (semester I-2017) dan beberapa tahun ke belakang PLN, menemukan beberapa poin utama untuk menilai keadaan keuangan perusahaan tersebut.
--> PLN mencatatkan laba bersih sebesar Rp 2,25 triliun pada semester pertama tahun ini, tapi mengalami penurunan saldo kas bersih (net changes in cash) sebesar Rp 88,95 miliar. Ini menandakan kualitas laba bersih PLN yang sebagian disumbangkan bukan oleh pendapatan tunai, melainkan pendapatan yang masih dicatatkan sebagai piutang dan sebagian belum tertagih dalam periode tersebut.
--> PLN memiliki piutang dana subsidi listrik yang belum dibayarkan pemerintah sebesar Rp 6,68 triliun per akhir Juni 2017. Belum lama ini, Direktur Utama PLN Sofyan Basir mengatakan, piutang subsidi listrik kepada pemerintah sudah membengkak menjadi sekitar Rp 12 triliun.
--> Kebijakan pemerintah tidak menaikkan tarif listrik untuk semua golongan daya hingga akhir tahun ini akan semakin menekan kinerja keuangan PLN. “Pengaruhnya bisa menurunkan laba perusahaan sekitar Rp 4 triliun hingga Rp 6 triliun,” kata Sofyan.
--> Capex atau belanja modal PLN selalu dalam jumlah besar dan meningkat dari tahun ke tahun. Enam bulan pertama tahun ini nilainya sebesar Rp 27,91 triliun. Sedangkan sepanjang tahun lalu, 2015, dan 2014, masing-masing sebesar Rp 55 triliun, Rp 38,46 triliun, dan Rp 30,40 triliun. Dana itu untuk membiayai tugas negara PLN yaitu membangun pembangkit listrik dan jaringan transmisi.
--> Utang jatuh tempo PLN dalam tiga tahun ke depan berjumlah total Rp 186,09 triliun. Beban pembayaran pokok utang itu dapat dikurangi dengan cara membuat utang baru untuk membayar utang lama (refinancing). Syaratnya, kondisi pasar mendukung. Sofyan menyatakan, PLN memang berencana mengganti utang lama berbunga tinggi dengan utang baru yang bungnya lebih rendah. Bahkan, “Kami berencana membeli kembali (buyback) dengan harga premium utang PLN yang bunganya tinggi.”
--> Arus kas bersih dari aktivitas operasi PLN dalam enam bulan pertama 2017 sebesar Rp 13,75 triliun. Jumlahnya baru 46% dari jumlah kas bersih dari aktivitas operasi PLN sepanjang tahun lalu yang sebesar Rp 29,8 triliun. Sedangkan pada 2015 dan 2014 jumlahnya berturut-turut sebesar Rp 37,45 triliun dan Rp 37,28 triliun.
