Setahun sudah Anies Baswedan memimpin DKI Jakarta, setelah dilantik menjadi Gubernur Ibu Kota oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 16 Oktober 2017. Cukup banyak gebrakannya untuk merealisasikan janji kampanye, tapi banyak juga pekerjaan rumah yang belum selesai.
Menjelang genap satu tahun menjabat Gubernur DKI Jakarta, akhir pekan lalu Anies meresmikan program rumah dengan uang muka (down payment/DP) nol rupiah, yakni Klapa Village di Duren Sawit, Jakarta Timur. Dia mengganti nama program ini menjadi Samawa, yang merupakan akronim dari solusi rumah warga.
Ada 780 unit rumah di hunian vertikal Klapa Village. Sebanyak 420 unit tipe 21 dijual seharga Rp 184 - 213 juta dan 360 unit tipe 36 seharga Rp 304 – 310 juta. "Pemprov DKI memfasilitasi pembiayaan, warga tinggal langsung mencicil. Keterbatasan masyarakat yang selama ini kesulitan membayar uang muka kita atasi," kata Anies di Jakarta, Jumat (12/10).
Anies mengatakan masih ada 51,7% warga Jakarta yang belum memiliki rumah. Program DP 0 Rupiah merupakan kepedulian Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk memberikan keadilan bagi seluruh warganya agar bisa memiliki hunian. Klapa Village menjadi lokasi pertama, sebelum nantinya akan dikembangkan di wilayah-wilayah lain di Jakarta. Program Samawa kedua akan dibangun di Cilangkap, Jakarta Timur.
(Baca: Program DP Nol Rupiah Anies Dapat Bantuan Dana Pemerintah Pusat)
Selain Samawa, masih ada beberapa program yang dilakukan Anies dalam setahun ke belakang. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengungkapkan selama setahun memimpin Jakarta, sudah ada 30-an terobosan kebijakan dari Anies.
Misalnya, membuka kawasan Monumen Nasional (Monas) digunakan untuk kegiatan keagamaan, yang oleh gubernur sebelumnya sempat dilarang. Dia juga mengalihfungsikan jalan Jatibaru, Tanah Abang, menjadi tempat pedagang kaki lima (PKL) berjualan, yang nantinya akan dipindahkan ke Jembatan Penyeberangan Multiguna (JPM) Tanah Abang atau Skybridge.
Anies juga sudah resmi menutup PT Grand Ancol alias Hotel Alexis di Jalan RE Martadinata, Pademangan, Jakarta Utara, pada Rabu, 28 Maret 2018. Penutupan itu ditandai dengan pencabutan tanda daftar usaha pariwisata (TDUP) sejak Kamis 22 Maret.
Anies juga meluncurkan pelayanan Sistem Integrasi Layanan Kependudukan (Si Dukun) 3 in 1. Sistem ini mengintegrasikan dokumen kependudukan tiga instansi sekaligus, yakni Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), rumah sakit, dan Badan Penyelenggara Jaminan Ssosial (BPJS) Kesehatan di satu loket pelayanan persalinan di rumah sakit.
Dengan program ini, maka ibu yang melahirkan anak dan bisa pulang membawa bayi bersama dengan enam dokumen sekaligus. Dokumen itu, yakni surat keterangan kelahiran dari rumah sakit, NIK, KK, akta kelahiran dan KIA dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, serta ID kepesertaan BPJS Kesehatan bagi bayi yang orangtuanya tercatat sebagai peserta BPJS.
Anies juga menghentikan dan menutup Proyek Reklamasi Teluk Jakarta. Dia resmi mencabut izin prinsip dan pelaksanaan proyek pembangunan 13 pulau buatan yang dikembangkan swasta. Proyek ini memang sempat menuai pro dan kontra di masyarakat.
(Baca: Akhir Cerita Proyek Reklamasi Teluk Jakarta)
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayan tersebut juga menambah manfaat Kartu Indonesia Pintar (KIP). Peneriman KIP bisa menerima manfaat seperti yang juga dijanjikan di Kartu Jakarta Sehat (KIS), sehingga profesi seperti guru mengaji, pengajar sekolah Minggu, penjaga rumah ibadah, dan lainnya bisa merasakan.
Anies meluncurkan Jak Lingko atau integrasi antarmoda di Jakarta. Layanan ini merupakan pengganti dari Ok Otrip yang telah lolos uji coba.Jak Lingko mengintegrasikan semua jenis moda transportasi, baik angkot, transjakarta, maupun transportasi berbasis rel seperti light rail transit (LRT) dan mass rapid transit (MRT). Untuk saat ini, Jak Lingko baru mengintegrasikan angkot dengan Transjakarta.
Prestasinya lainnya meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Selain itu, peningkatan kualitas kawasan dan permukiman melalui community action plan (CAP), penanganan korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui rumah aman, peningkatan kemampuan respon aduan yang dapat diselesaikan dalam kurun waktu 0-14 hari. Juga merealisasikan Taman Benyamin Sueb.
Ada juga diklat bagi 250 orang pengemudi angkutan umum dan terus meningkat. Ada juga program revitalisasi pusat dokumentasi H.B Jassin, pemberian hibah untuk guru swasta dan madrasah swasta, Rp500.000 per bulan, membangun 100 gedung dan merehabilitasi 109 gedung sekolah, operasi pasar murah di 44 kecamatan menjelang Lebaran, meluncurkan aplikasi OYES sebagai sarana pemesanan bahan pokok dan telah diunduh 80.000 pedagang di Pasar Jaya.
Memperluas penerima program subsidi pangan murah (daging sapi, ayam, telur dan beras) kepada penyandang disabilitas, lansia, buruh, selain penerima KJP plus, PJLP dan penghuni rusun dengan penganggaran mencapai Rp885 miliar serta pemberian Kartu Jakarta Lansia (KLJ) kepada 22.970 lansia di Jakarta. Anies juga meluncurkan masterplan TOD pertama di Dukuh Atas, pengembangan penggunaan aplikasi parkir online jukir di enam ruas jalan.
Ketua Fraksi PKS Abdurahman Suhaimi menilai Anies sudah dalam jalur memenuhi janji-janji kampanyenya. Contohnya, pembangunan rumah DP nol rupiah lewat proyek Samawa di Pondok Kelapa dan program-program lainnya. "Saya sudah melihat tahapan-tahapan yang dilakukan Pak Gubernur, itu tahapan yang pasti terukur," ujar dia.
Meski begitu, ada pihak-pihak yang mengkritisi hasil kerja Anies dalam setahun terakhir. Ketua Fraksi PDIP di DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengatakan ada sejumlah poin yang menjadi bahan evaluasi dalam setahun kepemimpinan Anies.
Target OK OCE yang dijanjikan bisa melahirkan 200 ribu pengusaha baru dengan 44 pos pengembangan Kewirausahaan di setiap kecamatan, belum terpenuhi. Kenyataannya dari calon pengusaha baru yang sudah terdaftar sebanyak 54.564 orang. Mereka pun belum bisa menjalankan usaha, karena belum mendapatkan izin.
Menurut Gembong, data per Januari hingga awal Oktober 2018 baru 1.811 izin yang diterbitkan untuk pengusaha mikro dan kecil yang tergabung dalam gerakan OK OCE. Artinya, dalam setahun kepemimpinan Gubernur Anies baru berhasil mencetak pengusaha baru sekitar 3,31%.
Dia juga menyoroti soal baru berdirinya dua Gerai Tani OK OCE di Jakarta dari target awalnya 20 gerai. kedua gerai itu tak mampu memberikan akses pangan dengan harga murah kepada masyarakat. "Terbukti program OK OCE gagal total dalam mencapai targetnya," ujar Gembong di Jakarta, Senin (15/10).
Kemudian Program OK Otrip. Meski sudah tiga kali masa uji coba, jumlah armada angkot yang bergabung sangat masih sangat sedikit. Hingga bulan lalu hanya ada 283 armada di 33 rute yang bergabung dengan program ini. Adapun target armada yang bergabung adalah 2.609.
(Baca: Jakarta Terancam Tenggelam 2030)
Belakangan, Anies memutuskan mengganti program OK Otrip dengan nama Jak Lingko. Anies mengatakan, beda OK OTRIP dengan Jak Lingko hanya pada penamaan atau branding. Gembong juga ragu konsep Jak Lingko yang terintegrasi dengan berbagai moda transportasi, sulit terealisasi karena halte yang belum terkoneksi, jumlah armada kurang, dan operator yang belum berminat bergabung.
Gembong juga mengkritisi kebijakan Anies terkait pengendalian banjir Jakarta. Mengutip data Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung dan Cisadane (BBWSCC), dia menyebutkan sebanyak 128 kelurahan rawan banjir di Jakarta. Kelurahan-kelurahan ini berada di sepanjang sungai yang belum tersentuh program normalisasi.
"Program ini tak kunjung tuntas pelaksanaannya, seperti Balai besar ciliwung cisadane, normalisasi kali pesanggarahan, pembebasan lahan yang belum sampai 40 persen," ujarnya.
PDIP juga menilai rencana melegalkan becak, tidak tepat dan tidak manusiawi. Seharusnya, Pemerintah Provinsi DKI memberikan pekerjaan yang lebih manusia kepada pengayuh becak. Gembong juga mengkritik evaluasi kinerja pelayanan publik yang mengalami kemunduran. Aparatur tak lagi berwibawa seperti sebelumnya. Hal itu membuat kepercayaan masyarakat terhadap aparatur pemerintah menjadi turun.
Program rumah Samawa dianggap bukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Minimum cicilan sekitar Rp 2 juta per bulan di luar iuran listrik, air dan pengelola lingkungan, terlalu mahal bagi masyarakat miskin.
Dia mempertanyakan dasar hukum soal pemakaian Rp 160 miliar APBD sebagai dana talangan program itu. Sebab, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2011 tentang pinjaman daerah, Pemprov DKI Jakarta tak bisa memberikan jaminan atas pinjaman pihak lain. Penggunaan dana talangan hingga ratusan miliar ini sangat rawan terjadinya kerugian negara.
Selain itu, kecepatan pemerintah dalam menangani masalah di masyarakat dalam setahun Gubernur Anies Baswedan juga dinilai Gembong menurun. Beberapa aparatur juga ia yakini tak ditempatkan di posisi yang tepat. "Bahkan belum lama ini ada pencopotan sepihak dan mempengaruhi penyerapan anggaran dan regulasi," ujar dia.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta yang berasal dari Fraksi Partai Gerindra, Muhammad Taufik mengakui lambatnya kerja Anies dalam setahun masa pemerintahannya. "Harus ada percepatan lah dari Pak Anies untuk tahun kedua, karena kami rasakan terutama agak lambat," kata Taufik.
Taufik mengatakan lambannya kerja Anies akibat terhambatnya pengisian orang-orang yang menduduki jabatan di Pemprov DKI. Menurutnya, pemerintahan baru seharusnya didukung oleh pasukan yang baru pula. Namun, perombakan struktur pejabat tidak mudah dilakukan. Apalagi, saat ini Anies belum memiliki wakil, setelah ditinggalkan Sandiaga Uno dua bulan lalu untuk mengikuti kontestasi pemilihan presiden (Pilpres).
(Baca: Anies Sebut Calon Wagub Pengganti Sandiaga Uno Telah Disiapkan)
Anies memang punya kebutuhan mendapatkan pejabat aparatur sipil negara (ASN) yang sesuai visi misi dan kepentingan politiknya. Namun, proses yang dilakukannya ketika melakukan memutasi, men-demosi, dan promosi, dianggap kurang tepat. Anies telah memberhentikan dan memutasi 16 pejabat Eselon I dan II DKI tanpa ada peringatan atau teguran sebelumnya, terkait kinerja mereka.
Hasil analisis dan penyelidikan Komisi ASN menyatakan Anies melanggar prosedur dan peraturan perundang-undangan dalam memberhentikan dan memindahkan pejabat di lingkungan Pemprov DKI. Laporan hasil penyelidikan KASN ini telah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo pada bulan lalu.
