Luhut Kawal Pembangunan Tol Serang-Panimbang yang Mandek

Tia Dwitiani Komalasari
31 Maret 2022, 16:33
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan mengunjungi proyek pembangunan tol Serang-Panimban, Kamis (31/3/2022).
Humas Kemenko Marves
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan mengunjungi proyek pembangunan tol Serang-Panimban, Kamis (31/3/2022).

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengunjungi proyek pembangunan tol Serang-Panimbang di area gerbang tol Rangkasbitung serta perbatasan seksi 1 dan seksi 2, Kamis (31/3). Luhut memastikan bahwa pembangunan proyek tersebut harus diselesaikan sehingga bisa meningkatkan ekonomi di kawasan Banten.

“Kalau ini selesai, nanti meningkatkan perekonomian di Banten. Misalnya wisatawan Tanjung Lesung akan meningkat karena mereka bisa menghemat waktu ke sana,” kata Menko Luhut melalui siaran pers, Kamis (31/3).

Advertisement

Seksi 1 yaitu tol Serang-Rangkasbitung sudah beroperasi dengan ruas 26,5 kilometer. Sementara  untuk seksi 2 dan seksi 3 masih dalam proses konstruksi dan juga penyelesaian beberapa kendala.

“Nanti saya akan undang Menteri PUPR, Menteri ATR, Perhutani dan beberapa pihak terkait untuk merapatkan ini, untuk bahas apa masalahnya. Nanti sekitar Selasa-Rabu akan dirapatkan penyelesaiannya,”ujarnya.

Luhut mengatakan sudah berkomunikasi dengan Presiden Joko Widodo mengenai penyelesaian proyek ini.  “Beliau bilang ini semua jadi, tapi harus rapi,” kata dia. 

Kepala Satuan Kerja Pembangunan Tol Serang-Panimbang Seksi III, Giri Yudhono, mengatakan bahwa hingga saat ini pihaknya belum bisa memulai pengerjaan konstruksi karena terhambat pendanaan. Giri menejelaskan bahwa Seksi III Tol Serang-Panimbang sepanjang 33 Kilometer memang porsi pemerintah dan akan dibiayai dari pinjaman Cina. Namun, pemerintah Cina sebagai pemberi pinjaman belum menyetujui pembiayaan.

Keterlambatan pembiayaan ini terkait proses administrasi di pemerintah Cina. Sementara itu, pemerintah Indonesia sudah meneken kontrak pekerjaan Seksi III sejak 24 November 2020.

“Hal ini sesuai dengan prosedur loan yang diberikan oleh pemerintah Cina sendiri. Jadi kalau loan Cina, kita kontrak pekerjaan dulu baru mengurus loan untuk pendanaannya," ujar Giri dalam keterangan tertulis di situs Direktorat Bina Marga Kementerian PUPR, Selasa (22/3).

Menurut Giri, pemerintah Indonesia sudah dijanjikan mendapatkan pendanaan sejak november 2022, namun terus mundur. Bahkan awal Maret 2022, pemerintah indonesia yang diwakili oleh Kementerian Keuangan dan Bappenas melakukan pertemuan dengan pihak pemberi pinjaman yaitu pemerintah Cina.

Halaman:
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...
Advertisement