PUPR Prediksi Jalan Rusak Akan Lebih Banyak Tahun Depan, Karena Apa?

Penundaan perbaikan jalan selama 2-3 tahun dapat membuat anggaran yang dibutuhkan naik 10 kali lipat.
Andi M. Arief
29 Juni 2022, 21:39
Pengendara sepeda motor melintas di dekat tumpukan kayu dan batu yang dipasang warga di tengah jalan di Labuan Panimba, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, Rabu (25/5/2022). Warga setempat memasang batu, kayu, dan tanaman di jalan tersebut sebagai bentuk
ANTARA FOTO/Mohamad Hamzah/tom.
Pengendara sepeda motor melintas di dekat tumpukan kayu dan batu yang dipasang warga di tengah jalan di Labuan Panimba, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, Rabu (25/5/2022). Warga setempat memasang batu, kayu, dan tanaman di jalan tersebut sebagai bentuk protes dan kekecewaan mereka karena jalan rusak dan bertdebu yang tidak kunjung diperbaiki.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memprediksi jumlah jalan rusak akan semakin banyak tahun depan. Hal tersebut disebabkan adanya backlog atau potensi kekurangan anggaran untuk perbaikan jalan.

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian mengatakan bahwa pihaknya sulit mengejar target kemantapan jalan karena anggaran yang tidak terpenuhi setiap tahunnya. Jalan mantap adalah gabungan dari jalan dengan kondisi baik dan sedang. Sementara itu, jalan tidak mantap adalah gabungan dari jalan dengan kondisi rusak ringan dan rusak berat. 

Dia mengatakan, tingkat kemantapan jalan nasional pada akhir 2021 mencapai 91,81% dari total panjang nasional. Capaian tersebut diproyeksikan naik tipis ke level 91,84% pada akhir 2022. Tingkat kemantapan jalan pun dinilai hanya mampu naik ke posisi 93,92% pada akhir 2023. 

"Jadi, mohon maaf kalau di Kalimantan Timur, calon IKN (Ibu Kota Negara), kemantapannya hanya 86% (pada akhir 2021). Itu memang PR kami karena memang constraint anggaran ini luar biasa di preservasi jalan," kata Hedy dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi V DPR, Rabu (29/6). 

Advertisement

 Hedy mengatakan bahwa kebutuhan anggaran perbaikan jalan pada 2022 mencapai Rp 50,88 triliun. Namun demikian, anggaran perbaikan jalan dan jembatan yang disetujui hanya senilai Rp 14,9 triliun. 

Sementara pada 2023, pengajuan alokasi perbaikan jalan yang diajukan adalah Rp 24,65 triliun. Akan tetapi, anggaran yang disetujui hanya 61,2 %.

Menurut dia, penundaan perbaikan jalan selama 2-3 tahun dapat membuat anggaran yang dibutuhkan naik 10 kali lipat. Dengan demikian, beban anggaran semakin berat dan berpotensi menyebabkan jalan rusak menjadi semakin panjang.

Pada 2021, total jalan baik mencapai 16.754 kilometer (km) atau 35,67% dari total jalan. Sementara kondisi jalan sedang mencapai 26.362 Km atau 56,12%.

 Kementerian PUPR memprediksi dominasi kondisi jalan sedang akan bertambah menjadi 29.319 km atau 62,4% dari total jalan pada 2022. Namun, namun panjang jalan baik akan berkurang 17,84% dari posisi 2021 menjadi 13.825 Km. 

Selain itu, total panjang jalan rusak ringan akan bertambah 69 Km menjadi 2.715 Km. Dengan demikian, presentasi jalan rusak ringan akan menjadi 5,81% dari total jalan nasional.

 

 

 

 

 

 

 

 

Reporter: Andi M. Arief
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait