PUPR Bangun 22 Rusun untuk 17 Ribu Pekerja Konstruksi IKN Nusantara

Sebanyak 36 unit rumah susun tersebut di IKN Nusantara tersebut juga akan disiaplam sebagai rumah dinas para menteri.
Andi M. Arief
22 Agustus 2022, 13:59
Sejumlah pekerja mengikuti pengibaran Bendera Merah Putih di lokasi titik nol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Selatan, Rabu (17/8/2022).
ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/rwa.
Sejumlah pekerja mengikuti pengibaran Bendera Merah Putih di lokasi titik nol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Selatan, Rabu (17/8/2022).

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR akan membangun 22 unit rumah susun modular di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara. Pembangunan rusun tersebut bertujuan untuk memfasilitasi pekerja konstruksi IKN Nusantara.

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengatakan masing-masing tower akan memiliki empat lantai. Adapun, daya tampung 22 menara tersebut mencapai 17.000 orang. Iwan menyebutkan Kementerian PUPR telah menyiapkan 36 unit pada 22 rusun tersebut sebagai rumah dinas para menteri.

"Seluruh rusun tersebut akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas antara lain hunian lengkap dengan meubelair, kesehatan, kantin, toko, tempat ibadah dan building management. Kami juga mengutamakan pemanfaatan produk dalam negeri dalam pembangunan Rusun pekerja konstruksi ini," kata Iwan dalam keterangan resmi yang dikutip Senin (22/8).

Sebagai informasi, rusun modular adalah teknik konstuksi yang menggunakan bangunan prefabrikasi dengan sistem modul. Dengan demikian, pembangunan rusun akan lebih mudah lantaran komponen konstruksi yang digunakan lebih mudah dipasang dibandingkan sistem konvensional.

Iwan menargetkan waktu konstruksi 22 menara di IKN Nusantara tersebut dapat rampung hanya dalam waktu 3 bulan. Hal ini penting mengingat konstruksi proyek infrastruktur IKN Nusantara akan dimulai akhir 2022. 

Konstruksi 22 rusun tersebut dilakukan oleh kerja sama operasi atau KSO antara PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk dan PT Adhi Karya Tbk. Adapun, total biaya konstruksi yang dikucurkan negara mencapai Rp 600 miliar atau dengan rata-rata biaya konstruksi per rusun sekitar Rp 27,27 miliar.

Direktur Rumah Susun Kementerian PUPR Aswin Grandiarto Sukahar mengatakan 22 rumah susun tersebut akan dibangun di atas lahan seluar 19,88 hektar. Menurutnya, seluruh rusun tersebut akan ditempati oleh tenaga kerja konstruksi ahli dan tenaga kerja konstruksi terampil.

Konstruksi 22 rusun tersebut akan dibagi menjadi dua wilayah. Wilayah pertama akan menampung tenaga kerja konstruksi ahli sebanyak 10.336 orang, sementara itu wilayah kedua akan menampung tenaga kerja konstruksi terampil hingga 6.272 orang.

"Jadi, Rusun ini dapat menampung sebanyak ribuan pekerja lengkap dengan fasilitas penunjangnya," kata Aswin.

 Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menargetkan pemerintah telah mengumumkan pemenang lelang seluruh proyek konstruksi Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN Nusantara. Namun demikian, penetapan pemenang belum dilakukan lantaran masih dalam masa sanggah.

"Mudah-mudahan akhir bulan ini tanda tangan kontraknya dan dilaksanakan. Kami programkan 2024 akan selesai untuk konstruksi KIPP tahap I itu," kata Basuki dalam konferensi pers virtual,  Selasa (16/8).

Pada 2023, anggaran konstruksi IKN terbesar ada pada bidang pembangunan gedung atau cipta karya senilai Rp 10,3 triliun. Bidang konstruksi dengan anggaran terbesar selanjutnya adalah konektivitas darat sejumlah Rp 8,7 triliun dan sumber daya air senilai Rp 1,1 triliun.

Basuki mengatakan alokasi dana pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada tahun ini adalah Rp 5,07 triliun. Namun alokasi anggaran IKN Nusantara yang terserap pada tahun ini diperkirakan hanya 86% atau Rp 4,3 triliun.

Sumber dana yang akan dipakai untuk pembangunan infrastruktur itu yakni Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Alasannya, seluruh aset pemerintahan di KIPP harus menjadi milik negara.

Adapun pembangunan seluruh Ibu Kota Negara dijadwalkan terus berlangsung hingga 2045. Total biaya pembangunan IKN diperkirakan mencapai Rp 466 triliun dengan dana dari APBN kurang dari 20%.  

 Provinsi Kalimantan Timur, yang akan menjadi wilayah Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, memiliki rata-rata kecepatan unduh internet (download speed) lebih tinggi dari sebagian besar provinsi di Pulau Jawa.

Advertisement

Hal ini dilaporkan perusahaan riset jaringan internet asal Inggris, OpenSignal, yang membuat studi perbandingan kecepatan internet antara provinsi-provinsi tersebut. OpenSignal mencatat rata-rata kecepatan unduh internet di Kalimantan Timur mencapai 16,3 Mbps.

Reporter: Andi M. Arief
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait