Seluruh Kontrak IKN Nusantara Rampung Bulan Ini
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR mengalokasikan dana senilai Rp 20,8 triliun pada 2023 untuk membangun Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara. Dengan demikian, alokasi biaya konstruksi IKN Nusantara pada 2022-2023 mencapai Rp 25,87 triliun.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menargetkan pemerintah telah mengumumkan pemenang lelang seluruh proyek konstruksi Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN Nusantara. Namun demikian, penetapan pemenang belum dilakukan lantaran masih dalam masa sanggah.
"Mudah-mudahan akhir bulan ini tanda tangan kontraknya dan dilaksanakan. Kami programkan 2024 akan selesai untuk konstruksi KIPP tahap I itu," kata Basuki dalam konferensi pers virtual, Selasa (16/8).
Pada 2023, anggaran konstruksi IKN terbesar ada pada bidang pembangunan gedung atau cipta karya senilai Rp 10,3 triliun. Bidang konstruksi dengan anggaran terbesar selanjutnya adalah konektivitas darat sejumlah Rp 8,7 triliun dan sumber daya air senilai Rp 1,1 triliun.
Basuki mengatakan, fokus konstruksi IKN pada tahun ini adalah pembangunan kompleks kantor wakil presiden dan jalan nasional akses ke KIPP IKN. Basuki mengatakan jalan nasional akses KIPP IKN adalah jalan tol sepanjang 11 kilometer (Km).
Jalan tol tersebut akan dibangun dari Km 11 Jalan Tol Balikpapan-Samarinda menuju IKN Nusantara. Jalan bebas hambatan ini akan memotong waktu perjalanan dari Balikpapan ke IKN Nusantara menjadi 30-40 menit.
Basuki mengatakan alokasi dana pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada tahun ini adalah Rp 5,07 triliun. Namun alokasi anggaran IKN Nusantara yang terserap pada tahun ini diperkirakan hanya 86% atau Rp 4,3 triliun.
Sumber dana yang akan dipakai untuk pembangunan infrastruktur itu yakni Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Alasannya, seluruh aset pemerintahan di KIPP harus menjadi milik negara.
Adapun pembangunan seluruh Ibu Kota Negara dijadwalkan terus berlangsung hingga 2045. Total biaya pembangunan IKN diperkirakan mencapai Rp 466 triliun dengan dana dari APBN kurang dari 20%.
Penggunaan uang negara bisa secara langsung maupun dengan skema pengelolaan aset negara dengan mekanisme PNBP-earmark. Sementara lebih dari 80% pembiayaan ibu kota baru akan melalui skema KPBU, investasi swasta, maupun BUMN dan BUMD.
Pemerintah Indonesia telah menetapkan 45 Proyek Prioritas Strategis atau Major Project untuk tahun 2022. Dari seluruh proyek tersebut, ada 13 proyek yang mendapat penekanan utama atau berstatus Highlight Major Project, salah satunya proyek IKN Nusantara.
