Aturan Segera Terbit, Negara Bakal Jamin Pengembalian Investasi IKN
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR menyatakan pengembalian investasi di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara akan berasal langsung dari anggaran negara, bukan anggaran Kementerian PUPR. Dengan kata lain, negara akan menjamin langsung pengembalian investasi di IKN Nusantara
Direktur Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Kementerian PUPR Agus Sulaeman mengatakan, pengembalian tersebut berlaku pada semua jenis investasi. Secara umum, skema pengembalian investasi yang akan dilakukan pada investasi di IKN Nusantara adalah availability payment atau AP.
Dalam skema AP, pemerintah akan mulai mencicil pengembalian investasi selama masa konsesi kepada pemenang lelang proyek. Saat ini, infrastruktur yang sedang menjadi fokus Kementerian PUPR di IKN Nusantara adalah perumahan.
"Sekarang yang sedang kami proses investasinya di sektor perumahan. Kebetulan sudah ada beberapa badan usaha baik dari luar dan dalam negeri yang sedang mengajukan letter of intent," kata Agus di Kompleks Kementerian PUPR, Selasa (4/10).
Agus mengatakan, salah satu investor yang telah mengajukan letter of intent atau LoI adalah Korea Housing Finance Corporation asal Korea Selatan.
Agus mengatakan, penegasan skema pengembalian investasi tersebut akan diterbitkan melalui tiga peraturan menteri, yakni Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Keuangan, dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Ketiga peraturan tersebut dijadwalkan terbit pada bulan ini.
Proyek IKN Nusantara
Dalam dokumen RKP Tahun 2022, pemerintah mengalokasikan dana untuk pembangunan IKN Nusantara sebesar Rp965,45 miliar. Sebanyak Rp166,85 miliar berasal dari dukungan belanja kementerian/lembaga (K/L), kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), serta dana alokasi khusus (DAK). Sedangkan Rp798,6 miliar sisanya dari dukungan BUMN.
Berikut rincian 10 subproyek pembangunan IKN dengan alokasi dana terbesar dalam RKP Tahun 2022:
- Pembangunan Infrastruktur Jaringan Telekomunikasi, Interkoneksi, dan Transimisi Tegangan Tinggi: Rp798,6 miliar
- Pembangunan Bendungan Sepaku Semoi: Rp105,26 miliar
- Rehabilitasi Hutan dan Lahan di IKN dan Daerah Aliran Sungai (DAS) Sekitarnya: Rp22,8 miliar
- Kajian Sistem Transportasi IKN: Rp10,12 miliar
- Pemetaan/Penilaian dan Kompetensi ASN Kota Jakarta Timur: Rp5,5 miliar
- Penyusunan Instrumen Pemetaan/Penilaian Kompetensi ASN Kota Jakarta Timur: Rp4 miliar
- Pengamanan IKN: Rp3,16 miliar
- Peta Bidang Tanah (PBT) Kluster 4 Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ASN Kategori 3 Kab. Kutai Kartanegara: Rp2,55 miliar
- Area IKN yang Dilakukan Pemulihan Ekosistem: Rp2,55 miliar
- Sertifikasi Hak Atas Tanah (SHAT) Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ASN Kategori 3 Kab. Penajam Paser Utara: Rp1,39 miliar.
Sebelumnya, Kepala Badan Otorita IKN Bambang Susantono mengatakan PP tersebut saat ini sudah masuk dalam tahap finalisasi oleh Tim Transisi IKN. Ia menyebut PP ini akan memuat sejumlah insentif terbaik bagi para investor.
Bambang mengatakan, pihaknya masih terus berupaya menjaring investor baik dari dalam dan luar negeri. Dengan pengusaha lokal, pihaknya aktif membuka komunikasi melalui Kamar Dagang Indonesia (Kadin).
“Saya baru saja dari Korea Selatan, banyak juga calon investor yang minat. Selain itu kan ada juga dari Cina, Jepang, Abu Dhabi, dan Arab Saudi,” katanya.
Kementerian Investasi mencatat setidaknya ada empat negara yang telah berkomitmen untuk berinvestasi dalam pembangunan IKN Nusantara yakni Uni Emirat Arab, Cina, Korea Selatan, dan Taiwan.
Menurutnya, ada empat alasan kenapa investor asing tertarik untuk menanamkan uangnya pada proyek pembangunan IKN Nusantara. Pertama karena desain IKN Nusantara yang mengedepankan teknologi tinggi dan ramah lingkungan. Selain itu, harga tanah di kawasan IKN Nusantara dapat dikembangkan dengan investasi asing cukup murah.Alasan ketiga yaitu pemerintah juga akan membangun infrastruktur dasar di wilayah pengembangan IKN Nusantara, seperti jalan, drainase, dan air baku. Terakhir, investor yang ingin berkontribusi di proyek pembangunan IKN Nusantara memang telah berniat untuk berinvestasi di Indonesia.
