Urunan Membiayai Pembangunan Ibu Kota Baru

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, pemerintah menyapkan skema pembiayaan pembangunan ibu kota baru. Nantinya, pemerintah akan menganggandeng dunia usaha, baik BUMN maupun swasta.

Dari total kebutuhan Rp 466 triliun, hanya Rp 30,6 triliun atau sekitar 6,6 persen yang berasal dari APBN. Sisanya mengandalkan dunia usaha, yakni Rp 340,4 triliun (73 persen) dengan skema kerja sama dan Rp 95 triliun (20 persen) dari swasta murni.

Nantinya ada empat zonasi di ibu kota yang baru. Keempat zonasi itu, yaitu kawasan inti pusat pemerintahan, kawasan Ibu Kota Negara (IKN), kawasan perluasan IKN 1, dan kawasan perluasan IKN 2. Bambang menjelaskan kajian pembangunan ibu kota ditargetkan selesai pada akhir tahun ini. Kemudian rencananya pembangunan akan dikebut dalam lima tahun sejak 2021, sehingga sudah fungsional pada 2024.