Sistem MLFF Berlaku 2018, Pengguna Tak Perlu Berhenti di Gerbang Tol

6 Oktober 2017, 20:43

Arief Kamaludin|KATADATA

Sejumlah kendaraan melaju pada ruas tol Prof. Dr. Ir Sediyatmo, Tangerang, Banten, Senin (10/10). Ruas tol ini menghubungkan jalan tol dalam kota dan Bandara Soekarno Hatta.

Pemerintah menargetkan dapat mengoperasikan sistem Multi Lane Free Flow (MLFF) atau pembayaran tol tanpa henti dengan pengguna tidak harus menghentikan kendaraan di gerbang tol, pada akhir 2018. Sistem MLFF memungkinkan pengguna terus melaju dengan kecepatan 60 hingga 80 kilometer per jam (kilometer per jam).

"Desember 2018 targetnya orang dengan kecepatan 60-80 km per jam pun dia bisa lewat. Itu berarti sensor lebih baik. Jangan sampai orang sudah lari 80 km, (gerbang tol) enggak buka, nabrak," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution saat konferensi pers usai Rapat Koordinasi (Rakor) terkait elektronifikasi jalan tol di kantornya, Jakarta, Jumat (6/10).

(Baca: Jasa Marga Uji Coba JM Access, Lewat Pintu Tol Tak Perlu Berhenti)

Darmin mengatakan, pemerintah menyiapkan teknologi yang bisa merekam kendaraan di jalan tol, minimal plat nomor kendaraan bisa diketahui. Selain itu, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) juga harus menegaskan kepada masyarakat untuk membalik nama Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) agar sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus. DW. Martowardojo mengatakan, untuk bisa menuju sistem MLFF akan dilakukan secra bertahap dengan lebih dulu menerapkan Single Lane Free Flow. Maka dari itu, elektronifikasi jalan tol secara penuh dan serentak pada 31 Oktober harus berjalan dengan baik.

"Nanti ada juga MLFF, itu tahap yang kami harap Desember 2018 berlaku," kata dia. "Bertahap dari Single Lana Free Flow. Kelihatan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) dan bank sudah siap."

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara pun menegaskan bahwa sistem MLFF merupakan standar yang diterapkan di banyak negara. Bahkan kedepan harus didorong untuk menggunakan satelit dalam transaksi pembayaran jalan tol. "Bahkan ada (negara) yang pakai radio atau satelit. Tergantung biaya yang dipakai pengguna jalan tol," kata dia.

Tahap pertama adalah elektronifikasi jalan tol 100% dengan kemudahan top up dan pendapatan kartu. Tahap kedua adalah integrasi sistem ruas jalan tol dan ruas jalan tol. Nantinya pengguna cukup melakukan taping di gerbang masuk dan keluar dan pembayaran di pertengahan tidak akan ada lagi. Tahap kedua ini ditargetkan bisa terlaksana pada Desember 2017.

Sementara itu, dalam perjalanannya melakukan tahapan tersebut, BI dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera) akan membentuk konsorsium Electronic Toll Collection (ETC). (Baca juga: Bayar Transportasi Umum di Jabodetabek Harus Pakai Uang Elektronik)

Konsorsium ETC berfungsi mengintegrasikan informasi data transaksi dan tarif untuk seluruh ruas jalan tol. Nantinya, konsorsium ini akan berperan besar dalam tahap integrasi ruas jalan tol serta dalam penyempurnaan model bisnis serta aspek teknis elektronifikasi.

Editor: Yuliawati