PSBB Provinsi Jakarta Teradang Dukungan Daerah Sekitar Ibu Kota
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menarik rem darurat dengan mencabut Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) masa transisi dan memberlakukan PSBB seperti di masa awal pandemi Covid-19. Kebijakan Anies ini menuai kritik karena dianggap akan mengganggu ekonomi.
Kontroversi ini yang membuat beberapa daerah ragu mengikuti jejak Jakarta, salah satunya pemerintah Kota Bogor. Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto, tak mengikuti PSBB dan memilih memperpanjang penerapan pembatasan sosial berskala mikro dan komunitas (PSBMK) selama tiga hari pada 12-14 September 2020 untuk menekan penyebaran Covid-19 di Kota Bogor.
Bima Arya menilai kebijakan PSBB Jakarta masih perlu dikoordinasikan dengan pemeritah pusat dan Anies perlu mematangkan kebijakan tersebut. Setelah Jakarta berkoordinasi dengan pemerintah pusat, hasilnya akan dibahas oleh para pimpinan daerah penyangga Ibu Kota.
"Hasil koordinasi dengan pemerintah pusat, mungkin akan disampaikan ke Bodebek, pada hari Senin (14/9)," kata Bima dikutip dari Antara.
Bima mengatakan hasil koordinasi dengan pemerintah pusat akan menentukan kebijakan di Bogor. "Perpanjangan selama tiga hari tersebut, akan digunakan untuk mempertimbangkan kebijakan yang akan diambil oleh Pemerintah Kota Bogor, sambil menunggu kebijakan selanjutnya dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta," kata Bima.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, meminta kawasan Bogor-Depok-Bekasi (Bodebek) dan Bandung Raya menerapkan pembatasan sosial berskala mikro dan komunitas. Alasannya, pembatasan skala mikro ini mampu menurunkan jumlah kasus saat diterapkan di Bogor.
Pembatasan skala mikro itu mengatur pembatasan jam operasional toko, mal, atau pusat kegiatan hingga pukul 18.00 WIB serta penerapan jam malam setelah pukul 21.00 WIB.
Pemerintah pusat pun meminta daerah menerapkan pembatasan skala mikro. Presiden Joko Widodo mendorong agar daerah menerapkan pembatasan secara mikro dan lingkup komunitas kecil dibandingkan PSBB di tingkat kabupaten atau provinsi.
"Lebih baik pembatasan di skala lebih kecil, misalnya lingkup RT, RW atau desa atau lingkup komunitas lebih kecil. Ini lebih efektif karena tidak semua wilayah dalam satu provinsi itu zona merah semua, sebab ada zona hijau," kata Jokowi dalam pertemuan dengan para pemimpin redaksi media di Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis (10/9) dikutip dari Viva.
Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi (KPCPEN) Airlangga Hartarto pun mengapresiasi beberapa daerah yang menerapkan kebijakan pembatasan skala mikro. Secara khusus dia menyebut Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur menerapkan pembatasan secara mikro kepada daerah-daerah kecamatan, kelurahan, RT dan RW.
