IKN Dekat Konflik Laut Cina Selatan, Panglima TNI Siapkan Strategi
Rencana pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke kawasan Kalimantan Timur dikhawatirkan menimbulkan permasalahan keamanan pada Ibu Kota Negara atau IKN. Salah satunya karena kawasan tersebut berdekatan dengan wilayah konflik Laut Cina Selatan.
Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal Andika Perkasa mengatakan akan menyiapkan strategi sistem keamanan yang terbaik untuk ibu kota baru.
"Karena sudah menjadi keputusan kami pasti akan berusaha untuk menjabarkan dan memaksimalkan apa yang bisa dilakukan untuk memastikan ibu kota baru juga memiliki sistem pengamanan yang memadai," kata Andika kepada wartawan di Gedung DPR, Senin (24/1).
Andika menyatakan belum ada perencanaan detail strategi pertahanan di ibu kota. Hingga saat ini pun anggaran pertahanan keamanan ibu kota baru belum dibahas. "Kami menunggu pembahasan anggaran, tentang desain segala macam nanti juga diarahkan kepada kami," kata dia.
Kekhawatiran keamanan ibu kota baru diutarakan Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Suryadi Jaya. Menurut Suryadi, IKN yang terletak di pulau Kalimantan dianggap berisiko bagi kedaulatan negara lantaran lokasinya berdekatan dengan konflik Laut Cina Selatan.
Suryadi menyebut dari aspek kedaulatan negara secara filosofis, pembangunan IKN seharusnya pada wilayah yang dinilai aman. Suryadi lantas mempertanyakan mengapa pemerintah membangun IKN yang mendekat pada daerah konflik di pusat kerusuhan dunia.
Suryadi lantas menyebut perlu dilakukan kajian-kajian terkait dengan posisi IKN di Kalimantan Timur. "Bagaimana mungkin bisanya kita membangun rumah tetapi kita mendekat ke daerah konflik di pusat kerusuhan dunia,” kata Suryadi kepada wartawan.
Sebelumnya, pengamat pertahanan sekaligus Koordinator Laboratorium Indonesia 2045 Andi Widjajanto memprediksi Cina siap unjuk kekuatan dan memenangkan perang di dua titik yakni Diego Garcia di Samudera Hindia serta Guam di Samudera Pasifik.
Andi mengatakan bahwa Cina telah menyiapan rencana strategis hingga tahun 2050. Pada tahap kedua renstra yang berlaku tahun 2000-2020, Negeri Panda disebutnya menargetkan menang perang di Laut Cina Selatan.
“Dan Indonesia harus mempersiapkan diri untuk itu,” kata Andi dalam risalah persidangan Mahkamah Konstitusi, Selasa (18/1).
Prediksi ini disampaikan Andi saat menjadi ahli Presiden dalam gugatan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (PSDN).
Mantan Sekretaris Kabinet itu juga menjelaskan bahwa Cina memiliki tiga rencana strategis yang telah dipersiapkan sejak 1980. Tahap pertama telah dilalui pada periode 1980-2000, begitu pula tahap kedua yang berakhir 2020. “Nanti di tahun 2020 sampai 2050, mereka siap menggelar kekuatan, menang perang di dua titik,” katanya.
Andi mengatakan, model perencanaan strategis semacam ini pernah dilakukan Jepang pada 1870. Negeri Samurai disebutnya pernah menyiapkan renstra pertahanan saat Restorasi Meiji dan berlangsung 70 tahun hingga 1940. “Selesai tahun 1940, boom, 7 Desember 1941 mereka menyerang Pearl Harbor,” katanya.
Dalam konteks Cina, Andi mengatakan kondisi semakin panas lantaran negara tersebut berseteru dengan Amerika Serikat. Kondisi tak juga membaik meski saat ini Donald Trump telah digantikan oleh Joe Biden. “Ternyata tidak (membaik) ketegangannya semakin tinggi,” kata dia.
