Anggaran untuk Infrastruktur Dasar IKN Bertambah Jadi Rp 5,1 Triliun
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menambah anggaran dukungan infrastruktur dasar Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara pada tahun ini menjadi sebesar Rp 5,1 triliun.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan IKN akan dilaksanakan pada tahun ini . Basuki menyebut terdapat 20 paket pekerjaan kontruksi dan sekitar 30 paket pekerjaan software yang perlu dibuat kontraknya.
"Jadi, mulai hari Senin besok kami sudah mulai dengan penandatangan kontrak, kemudian 5 September lagi, jadi berturut-turut, sehingga tahun 2022 akan mulai pembangunan di IKN,” ujar Basuki dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, di Gedung DPR, Kamis (25/8).
Basuki mengatakan anggaran tersebut paling banyak dialokasikan untuk Ditjen Cipta Karya sebesar Rp 2,36 triliun. Dana diperuntukkan untuk pembangunan Instalasi Penjernih Air (IPA) Tahap 1, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) KIPP, Persampahan di KIPP, dan Pengembangan Kawasan Sumbu Kebangsaan.
Selain itu juga untuk Pembangunan Istana Presiden, Istana Wakil Presiden, Kantor Kementerian Koordinator, Kementerian Sekretariat Negara, dan kementerian/lembaga negara lainnya, serta Masjid Negara.
Selanjutnya, dana dialokasikan untuk Ditjen Bina Marga sebesar Rp 2,11 triliun yang diperuntukkan bagi pembangunan jalan kerja atau logistik IKN (KIPP), pembangunan jalan di dalam KIPP, pelebaran ruas jalan Simpang (Sp) IHM - Sp. Riko.
Kemudian pembangunan Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek, pembangunan jalan tol, duplikasi jembatan Bentang Pendek Pulau Balang, jalan bypass Pasar Sepaku, dan pembangunan dermaga.
Adapun Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air mendapat alokasi sebesar Rp 110 miliar. Dana tersebut, antara lain untuk pengendalian banjir Daerah Aliran Sungai Sanggai, Bendungan Sepaku Semoi, embung di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), dan intake Sungai Sepaku.
Kemudian alokasi untuk Ditjen Perumahan sebesar Rp 480 miliar untuk pembangunan rumah dinas dan hunian pekerja konstruksi.
"Jadi, nanti para pekerjanya akan kita tempatkan di rumah-rumah susun yang kita bangun sehingga tidak lagi membuat rumah bedeng di sekitar lokasi pembangunan," ujar Menteri PUPR.
Ditjen Bina Konstruksi mendapatkan alokasi Rp 4 miliar untuk manajemen pengadaan barang dan jasa, dan pembinaan tenaga kerja konstruksi di IKN.
Kementerian PUPR akan membuka pelatihan bagi masyarakat di Penajam Paser Utara sebanyak 1.500 orang dilakukan pelatihan untuk menjadi tenaga konstruksi.
Secara umum, konstruksi IKN tahap pertama atau pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN Nusantara akan berlangsung hingga 2024. Adapun, pembangunan seluruh IKN dijadwalkan akan terus berlangsung hingga 2045.
Pada tahap pertama, ada tiga kawasan yang akan dibangun, KIPP, kawasan pendidikan, dan kawasan kesehatan. Sumber dana pembangunan kawasan pendidikan dan kesehatan dapat dari pihak swasta maupun dengan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).
Total biaya pembangunan IKN diperkirakan mencapai Rp 466 triliun dengan dana dari APBN kurang dari 20%. Penggunaan uang negara bisa secara langsung maupun dengan skema pengelolaan aset negara dengan mekanisme pendapatan negara bukan pajak (PNBP). Sementara lebih dari 80% pembiayaan ibu kota baru akan melalui skema KPBU, investasi swasta, maupun BUMN dan BUMD.
