Komisi Energi DPR Dukung Moratorium Izin Pembangunan Smelter Nikel
Komisi Energi DPR mendukung rencana pemerintah menghentikan sementara atau moratorium izin pendirian pabrik pengolahan nikel. Alasannya, saat ini produksi komoditas nikel kadar tinggi sudah berlebih, seperti feronikel, nikel pig iron (NPI), dan nikel matte.
Wakil Ketua Komisi VII Bambang Haryadi mengatakan sebaiknya pemerintah mendorong pabrik pengolahan mineral yang menghasilkan produk hilir bahan baku baterai seperti prekursor dan katoda.
"Saya pikir perlu dibatasi pembangunan smelter baru, yang saat ini hasilnya produk pengelolaan awal kan," kata Bambang kepada wartawan di Gedung Nusantara II Jakarta pada Rabu (16/8).
Komisi Energi juga mendorong pemerintah agar memberikan peluang yang lebih besar kepada pelaku usaha yang ingin mendirikan smelter hidrometalurgi High Pressure Acid Leach Leaching (HPAL).
Smelter ini untuk suplai bahan baku produk lanjutan yang lebih hilir, seperti prekursor, katoda, hingga baterai. “Jadi harapannya ke depan nilai tambahnya dapat lebih tinggi lagi,” ujar Bambang.
Sikap serupa digaungkan oleh Forum Industri Nikel Indonesia (FINI). Ketua FINI, Alexander Barus, mengatakan moratorium izin pembangunan smelter pirometalurgi RKEF mendesak untuk diterapkan seiring pasokan komoditas hasil olahan bijih nikel kadar tinggi yang berlebih dan menyebabkan harganya semakin tertekan.
