Erick Bela BUMN, Setoran Dividen Dua Kali Lipat dari PMN

Menteri BUMN Erick Thohir menyebut dividen yang diberikan oleh BUMN ke negara mencapai Rp 254,86 triliun selama periode 2015-2020.
Image title
Oleh Ihya Ulum Aldin
15 September 2020, 12:08
BUMN, setoran dividen, PMN
ANTARA FOTO/Galih Pradipta/foc.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir (tengah) mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Penyertaan Modal Negara (PMN) yang selama ini diberikan kepada perusahaan pelat merah kerap dianggap hanya menambah beban negara. Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir menjelaskan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah memberikan setoran dua kali lipat dibandingkan PMN yang menggunakan uang negara.

"Persepsi PMN selama ini tidak baik, tapi kalau dilihat antara dividen dengan PMN itu jumlahnya berbalik," kata Erick usai rapat dengan Komisi VI DPR di Jakarta, Senin (14/9).

Berdasarkan data Kementerian BUMN, BUMN menyetorkan dividen ke negara mencapai Rp 254,86 triliun selama 2015-2020.  Adapun BUMN menerima PMN sebesar Rp 117,84 triliun pada kurun waktu yang sama. "Jadi nilai dividen dua kali lipat lebih dari PMN," kata Erick.

Tidak hanya dari pembagian dividen, perusahaan milik negara juga rutin menyetorkan pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Pada 2019 pajak yang disetorkan BUMN senilai Rp 284 triliun dan PNBP Rp 136 triliun.

"Selama ini PMN dianggap tidak baik, tapi jika dibandingkan dengan dividen dengan pajak BNPB, jauh sekali kontribusinya," katanya.

Erick mengatakan anggaran PMN akan diperjelas mana antara kepentingan penugasan dan aksi korporasi atau investasi.

PMN untuk BUMN pada 2021 mendatang diperkirakan mencapai Rp 37,18 triliun. Nilai tersebut, sudah termasuk tambahan PMN yang diajukan oleh Erick sebelumnya untuk kegiatan farmasi. Angka ini masih dalam proses pembahasan dengan Komisi VI DPR.

Salah satunya, PT Bio Farma akan memperoleh PMN. Dana tersebut untuk membangun fasilitas produksi bahan dasar masker yang selama ini masih tergantung impor.

Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin menambahkan, bahan baku obat juga masih mengandalkan luar negeri. Kementerian BUMN juga mendorong Bio Farma untuk membuat pabrik vaksin dengan metode baru.



Kementerian BUMN mengajukan holding BUMN sektor rumah sakit yang dipimpin oleh PT Pertamina Bina Medika atau Indonesia Health Corporation sebagai penerima tambahan PMN. "PMN untuk membangun unit perawatan intensif dan mendatangkan alat-alat PCR test Covid-19," kata Budi.

Selanjutnya, kementerian mengusulkan holding BUMN pangan PT Rajawali Nusantara Indonesia untuk memperoleh PMN. Rencananya RNI menggunakan dana PMN untuk membiayai persawahan, bagian dari program ketahanan pangan dalam negeri.

Berdasarkan Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2021, PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia akan menerima sebesar Rp 20 triliun. Jumlah itu merupakan suntikan modal terbesar untuk BUMN. Nilai jumbo tersebut untuk memperbaiki permodalan BPUI usai mendapatkan limpahan polis dari PT Asuransi Jiwasraya.

Selain itu ada PT Hutama Karya yang rencananya mendapatkan tambahan modal dari pemerintah senilai Rp 6,2 triliun tahun depan. BUMN infrastruktur ini mendapat penugasan untuk membangun 24 ruas jalan tol Trans Sumatera sepanjang 2.700 km yang membentang dari Bakauheni sampai Banda Aceh.

"Mengingat Jalan Tol Trans Sumatera layak secara ekonomi namun tidak layak secara finansial, maka proyek ini perlu mendapat dukungan pemerintah salah satunya melalui pemberian pembiayaan investasi kepada BUMN," dikutip dalam Buku II Nota Keuangan.

Sebelumnya, DPR menyetujui rencana pemerintah untuk memberikan bantuan pada BUMN, salah satunya melalui PMN. Sebanyak tujuh perusahaan pelat merah akan menerima bantuan dengan skema ini sehingga totalnya sebesar Rp 23,65 triliun.

Reporter: Ihya Ulum Aldin
Editor: Yuliawati

Video Pilihan

Artikel Terkait