IHSG Jatuh karena Koalisi Jokowi Gagal Kuasai Parlemen
KATADATA ? Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tergelincir cukup dalam pada perdagangan hari ini, Kamis (2/10). Indeks ditutup melemah 2,73 persen. Bahkan IHSG kembali ke level 5.000, level terendah sejak 8 Juli 2014.
Data Bursa Efek Indonesia mencatat, selama delapan hari perdagangan, investor asing sudah melepas modalnya (net sales) dari Indonesia hingga Rp 6,3 triliun. Hari ini saja, investor sudah melepas Rp 1,48 triliun sahamnya di Indonesia. Net sales terbesar asing setelah 15 Agustus 2014, yang mencapai Rp 1,9 triliun.
(Baca: Koalisi Merah Putih Kuasai DPR, IHSG Anjlok)
Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung menilai pelemahan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini didorong oleh situasi politik di parlemen yang belum menguntungkan bagi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Pelaku pasar khawatir dengan penguasaan parlemen oleh partai-partai yang tidak termasuk dalam kelompok partai pengusung presiden dan wakil presiden terpilih.
?Tentu nanti dikhawatirkan oleh pelaku pasar pemerintahan jadi kurang efektif dalam melaksanakan pekerjaan,? ujar Chairul di Jakarta, Kamis (2/10).
Padahal seharusnya seluruh wakil rakyat dan para pimpinan partai memiliki rasa kebersamaan yang tinggi, untuk bersama membangun proses kerja pemerintahan yang baik. Karena, kata Chairul, bangsa ini tidak bisa hanya dibangun hanya dengan satu kelompok saja.
(Baca: Pengesahan RUU Pilkada: Pasar Takut Kebijakan Ekonomi Jokowi Tersandera)
Selain IHSG, nilai tukar rupiah juga terpukul akibat kisruh rapat di DPR dalam menentukan pimpinannya tadi malam. Hari ini rupiah sudah melemah 16 poin ke level Rp 12.133 per dolar Amerika Serikat. Riset Maybank hari ini menyebut rupiah telah terpukul oleh kekhawatiran bahwa kekuatan oposisi yang menguasai parlemen. Hal ini bisa menghambat program reformasi Presiden terpilih Joko Widodo dalam pemerintahan setelah 20 Oktober.
Komposisi kelengkapan kepimimpinan DPR yang dikuasai oleh partai pendukung Prabowo dinilai akan menyulitkan penerapan sistem pemerintahan presidensial yang dianut Indonesia. Karena dukungan dari parlemen terhadap pemerintah hampir tidak ada.
Hendrawan Supratikno, anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan memperkirakan proses politik yang berlangsung di parlemen akan mereda dan kondusif. Hal ini akan terjadi seiring dengan komunikasi politik antara para pimpinan partai yang terus berlangsung hingga pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih 20 Oktober 2014.
"Komunikasi berlangsung dengan semua (partai). Komentar menjauh dan mendekat itu dinamis sekali," ujarnya.
