Pemerintah Berencana Tak Tagih Dividen Pertamina Tahun Depan
KATADATA ? Pemerintah berencana tidak menarik dividen dari PT Pertamina (Persero) pada tahun anggaran 2015. Dana tersebut bisa dipakai perusahaan minyak dan gas (migas) milik negara itu untuk mendanai investasi.
?Pertamina harus semakin kuat, sehingga negara kita bisa berdaulat di bidang energi. Untuk itu keadaan keuangannya sangat menentukan,? kata Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini M. Soemarno di Jakarta, kemarin.
Tahun depan, Pertamina ditargetkan menyetor dividen senilai Rp 9,6 triliun. Angka ini naik sekitar 1 persen dari target tahun ini senilai Rp 9,5 triliun. Pertamina merupakan penyumbang setoran dividen terbesar dibandingkan BUMN lainnya.
?Kalau dividen diambil terus kan modalnya tak bertambah. Padahal untuk mengembangkan investasi mereka membutuhkan modal,? ujarnya. (Baca: Kenaikan Target Dividen Ganggu Rencana Investasi BUMN)
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengatakan, Presiden Joko Widodo telah mengarahkan kemungkinan pengembalian deviden atau mengurangi setoran dividen BUMN. Hal ini supaya perusahaan pelat merah dapat meningkatkan investasi.
Menurut dia, kebijakan tersebut bisa dilakukan karena ruang fiskal yang tersedia masih cukup besar seiring kebijakan pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM).
?Pengalihan subsidi salah satu untuk mengembangkan perusahaan yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi,? ujarnya. (Baca: Siapkan Capex US$ 5 Miliar, Pertamina Akan Lebih Ekspansif pada 2015)
Direktur Keuangan Pertamina Arief Budiman mengatakan selama ini Pertamina menyetor dividen sebesar 30 persen-35 persen dari keuntungan bersih perseroan. Dia berharap dengan mengurangi setoran dividen ini akan membantu pendanaan perseroan terhadap beberapa proyek krusial baik di sisi hulu maupun hilir.
Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto mengatakan, perseroan akan menggunakan tambahan modal tersebut sebaik-baiknya untuk investasi, eksplorasi dan peningkatan kapasitas kilang ke depannya.
Dwi tidak memungkiri masih terdapat ruang untuk pinjaman walaupun semakin kecil. Untuk itu dorongan dari pemerintah melalui kebijakan tersebut akan sangat membantu pengembangan sektor energi nantinya.
