Pemerintah Semestinya Suntik Modal untuk BTN
KATADATA ? Rencana pemerintah memberikan suntikan modal ke sejumlah badan usaha milik negara (BUMN) menuai kritik. Pemberian penyertaan modal negara (PMN) semestinya merujuk kepada fungsi BUMN.
Di sektor perbankan, misalnya, kata Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Gatot Suwondo, pemerintah seharusnya memberikan PMN kepada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN). Selama ini, BTN merupakan bank BUMN yang fokus pada pembiayaan di sektor perumahan.
Apalagi saat ini terjadi kekurangan pasokan (backlog) perumahan nasional hingga 15 juta unit. ?Sekarang lihat mana yang paling membutuhkan? Butuh rumah kan. Harusnya PMN itu untuk BTN,? tutur Gatot di kantornya, Kamis (29/1).
(Baca: Disuntik Modal, Bank Mandiri Berpeluang Jadi Holding)
Likuiditas BTN pun yang paling ketat dibandingkan bank-bank BUMN lainnya. Pada kuartal III-2014, rasio kredit terhadap dana pihak ketiga atau loan to deposit ratio (LDR) sebesar 108,6 persen. Angka itu jauh lebih tinggi dari batas maksimal yang ditetapkan Bank Indonesia (BI) sebesar 92 persen.
Sementara bank BUMN lainnya, seperti BNI dan BRI masing-masing sebesar 89,2 persen dan 83,8 persen pada akhir 2014. Sedangkan Bank Mandiri sebesar 87,5 persen per kuartal III-2014.
Seperti diberitakan, salah satu BUMN yang akan mendapatkan suntikan PMN adalah Bank Mandiri. Pemerintah akan menambah modal sebesar Rp 5,6 triliun yang akan diberikan melalui mekanisme penerbitan saham baru atau rights issue yang ditargetkan sebesar Rp 9,3 triliun.
(Baca: Inilah 35 Perusahaan yang Diusulkan Mendapat PMN Tahun Ini)
Menurut Menteri BUMN Rini M. Soemarno, suntikan modal untuk Bank Mandiri agar kapasitas modal bank pelat merah ini semakinh besar. Ini terutama untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), sehingga Bank Mandiri dapat tergolongkan dalam jajaran bank-bank berkualitas di ASEAN atau Qualified ASEAN Bank (QAB).
?Bank Mandiri menjadi yang paling siap, tapi dengan modal saat ini Rp 91,7 triliun masih di urutan sembilan dibanding bank ASEAN lain. Maka perlu rights issue sehingga akan dapat dana Rp 9,3 triliun dan peringkat naik ke posisi tujuh,? kata dia di depan Komisi XI DPR beberapa waktu lalu.
