Laku Keras, Pemerintah Tambah Penerbitan Sukri 007 Rp 2 Triliun
KATADATA ? Tingginya minat masyarakat terhadap penawaran Sukuk Negara Ritel Seri SR-007 (Sukri 007), membuat pemerintah menambah jatah penerbitan sukuk tersebut sebesar Rp 2 Triliun. Awalnya Pemerintah menargetkan penjualan surat berharga syariah negara ini sebesar Rp 20 triliun, tapi kemudian ditambah menjadi Rp 22 triliun.
(Baca: BI Rate Turun, Sukuk Ritel 007 Laris)
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko (DJPPR) Kementerian Keuangan Robert Pakpahan mengatakan penawaran Sukri-007 telah dimulai sejak 23 Februari hingga 6 Maret 2015. Pada masa penawaran terjadi permintaan yang cukup banyak dari para investor. Sehingga, agen penjual mengajukan penambahan (upsize).
"Agen mengajukan upsize Rp 2 triliun. Setelah ditutup permintaan, datanya kami cek dan melakukan cleansing. Data total penjatahan Sukri ini sebesar Rp 21,97 triliun," kata dia di kantornya, Jakarta, Senin (9/3).
Untuk penjualan Sukuk dengan kode agen Inggris James Bond ini, pemerintah menunjuk 22 agen penjual yang terdiri dari 17 bank, dan lima perusahaan sekuritas.
Robert menyebut jumlah investor yang membeli sukuk ini mencapai 29.706 investor. Jumlah investor ini memang lebih sedikit dibandingkan tahun lalu yang mencapai 34.692 investor. Meski demikian, total penjualannya melebihi dari tahun lalu yang hanya Rp 19,3 triliun.
Pemerintah menjaminkan beberapa proyek kementerian untuk penerbitan sukuk ini. Proyek itu antara lain dari Kementerian Perhubungan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Agama, dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Robert tidak menyebut apa saja nama proyek yang dijaminkan tersebut. Dia hanya mengatakan proyek dari Kementerian Perhubungan, seperti pembangunan pelabuhan, landasan pacu bandara, stasiun, jalan, jembatan dan lainnya.
Sedangkan proyek anggaran negara dari Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi, meliputi rehabilitasi gedung perguruan tinggi. Proyek Kementerian Agama berupa pengadaan tanah, gedung, dan bangunan. Sementara proyek Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, berupa pembangunan jalan, jembatan, pemeliharaan rutin jalan, dan sebagainya.
Direktur Pembiayaan Syariah DJPPR Suminto mengatakan aset yang dijaminkan untuk Sukri 007 tahun ini adalah proyek yang berskala kecil seperti pengadaan jalan, jembatan, dan lahan. ?Berbeda dengan financing yang list proyeknya biasanya telah direncanakan. Bahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun sebelumnya,? kata suminto.
