Chevron Komitmen Lanjutkan Investasi di Indonesia
KATADATA - Meski memutuskan untuk pulang lebih awal dari jadwal yang sudah ditentukan, Presiden Joko Widodo sempat bertemu dengan petinggi perusahaan minyak dan gas bumi (migas) asal Amerika Serikat Chevron Corporation. Dalam pertemuan tersebut Chevron mengapresiasi kinerja pemerintah dan berkomitmen untuk terus melanjutkan investasinya di Indonesia.
Pertemuan (one to one meeting) tersebut bertempat di Lee Drawing Room, Blair House, pada Senin (26/10) pukul 10.45 waktu setempat dengan Executive VP Chevron James Johnson. Pertemuan berlangsung kurang lebih selama 20 menit. (Baca: Jokowi akan Bertemu Petinggi Perusahaan Migas di Amerika)
Saat menerima pimpinan Chevron, Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, dan Duta Besar RI untuk AS Budi Bowoleksono.
Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan Chevron memberi penekanan beberapa hal. Salah satunya Chevron menyatakan komitmennya untuk terus berinvestasi dan melanjutkan usahanya di Indonesia yang sudah berjalan hingga 90 tahun. Perusahaan ini juga menyarankan pemerintah membuat regulasi yang jelas untuk pengembangan energi panas bumi, agar investor tertarik di bisnis ini.
“Mereka punya 40.000 karyawan, 97 persen putra-putri Indonesia. Mereka berkomitmen untuk terus membangun kemampuan SDM (sumber daya manusia) di Indonesia,” kata Sudirman kepada Katadata, Selasa (27/10).
(Baca: Izin Operasi Chevron Terganjal, Negara Merugi Hampir Rp 1 Triliun)
Di hadapan Jokowi, Chevron menyatakan komitmen untuk melanjutkan mega proyeknya seperti pengembangan migas di laut dalam atau Indonesian Deep water Development (IDD). Saat ini Chevron masih menunggu waktu yang baik di tengah situasi harga minyak dunia yang tidak menentu. Dengan kondisi harga minyak sekarang, Chevron perlu menghitung ulang investasi yang akan dikeluarkan dan mengajukan rencana pengembangan (plan of development /PoD).
“Begitu mereka mengajukan revisi POD, pemerintah akan merespons. SKK Migas (Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi) punya mekanisme yang lebih cepat untuk memberikan kepastian,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, kata Sudirman, Presiden Jokowi menjelaskan langkah pemerintah yang cukup agresif melakukan debirokratisasi. Hal yang nyata terlihat dari urusan perizinan migas di kementerian ESDM telah dipangkas hingga 60 persen, dan pengurusannya pun lebih mudah.
Sudirman mengatakan Chevron memberikan apresiasi atas suasana baru yang diciptakan pemerintah saat ini yang lebih terbuka dan transparan. Chevron, kata Sudirman, mengatakan dalam setahun terakhir telah melakukan komunikasi langsung dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Kementerian ESDM, serta kementerian lainnya hingga ratusan kali. Dari komunikasi yang intensif ini, Chevron mengaku sangat terbantu dengan keterbukaan para pejabat pemerintah yang melayaninya.
(Baca: Chevron Dapat Izin, Menteri LHK Perjelas Aspek Hukum Eksplorasi Migas)
Chevron juga mengapresiasi langkah pemerintah terkait kasus yang menimpa pekerja Chevron. Pemerintah sudah memberi perhatian sejak awal kasus tersebut. Chevron juga memahami nahwa hal ini sudah masuk ranah hukum dan pemerintah tidak bisa intervensi. Namun, pemerintah menjamin kasus-kasus seperti ini tidak terulang kembali. “Tunggu proses final di MA (Mahkamah Agung), harus meyakinkan tidak ada orang yang tidak bersalah dihukum,” ujar dia.
