PMN Ditunda, Pembangunan Ruas Tol Sumatera Terancam Mangkrak
KATADATA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan tertundanya penyertaan modal negara (PMN) akan mengancam proyek pembangunan Tol Sumatera. Dana ini sangat dibutuhkan PT Hutama Karya (Persero) untuk mengerjakan proyek tol terpanjang di Indonesia ini.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki mengatakan ruas Tol Sumatera yang akan terhambat pengerjaannya adalah Pekanbaru–Kandis–Dumai. "Kalau tidak (dapat PMN) mungkin ruas ini yang akan terganggu pekerjaannya," kata Basuki usai peresmian acara Indonesia Infrastructure Week 2015 di JCC, Jakarta, Rabu (4/11).
(Baca: Gara-Gara PMN Batal, Beberapa BUMN akan Menunda Proyek)
Dia tetap berharap agar Hutama Karya bisa mendapat PMN tahun depan. Upaya ini akan dilakukan lewat pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016 pada kuartal I-2016. Karena jika tidak mendapat PMN, pengerjaan sebagian ruas Tol Sumatera tersebut bisa mangkrak.
Basuki memastikan ruas Tol Sumatera lainnya tidak akan terpengaruh dengan PMN tahun depan, seperti Bakauheni–Terbanggi Besar, Medan–Binjai, serta Palembang–Indralaya. Mayoritas dana untuk pembangun ruas tol tersebut sudah didapat dari kucuran PMN tahun ini.
Total panjang Tol Sumatera sekitar 2.048 kilometer dan jalan non-tol yang menjadi penghubung (feeder) sepanjang 792 kilometer. Jalan tol yang menghubungkan Bakauheni hingga Banda Aceh ini merupakan proyek tol terpanjang di Indonesia. (Baca: Proyek Tol Sumatera Terhambat Masalah Lahan)
Pemerintah telah merencanakan untuk mempercepat pengerjaan proyek Tol Sumatera untuk fase pertama. Ruas tol yang masuk dalam fase tersebut adalah Merak–Bakauheni–Bandar Lampung–Palembang–Tanjung Api Api. Ruas tol sepanjang 434 kilometer (km) ini terhubung dengan proyek tol laut di Selat Sunda. Kemudian Medan–Binjai sepanjang 16, 7 km dan ruas tol Pekanbaru–Kandi–Dumai, sepanjang 135 km.
Presiden Joko Widodo memasang target agar ruas jalan tol ini bisa selesai sebelum Asian Games 2018. Untuk memastikan pembangunan ruas tol di Sumatera ini, Menteri Basuki menugaskan konsorsium BUMN yakni PT Jasa Marga (Persero) Tbk., PT Hutama Karya (Persero), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Dengan penugasan tersebut pemerintah juga akan memberikan dukungan pendanaan bagi konsorsium BUMN tersebut, yakni dengan PMN ataupun anggaran kementerian.
Sekadar informasi, rapat paripurna DPR pada akhir pekan lalu menyetujui pengesahan APBN 2016. Namun, pengesahan itu tanpa memasukkan anggaran PMN sebesar Rp 40,4 triliun kepada 26 BUMN. Penolakan DPR itu dengan alasan kebutuhan anggaran PMN terlalu besar dan belum dibutuhkan saat ini.
