Pertama Kalinya, Ijon Surat Utang Rp 48 Triliun untuk Pembiayaan 2016
KATADATA - Untuk pertama kalinya dalam sejarah anggaran negara, pemerintah menerbitkan surat utang untuk kebutuhan pendanaan tahun depan (pre-funding) alias ijon. Rabu ini (2/12), pemerintah merampungkan transaksi penjualan surat utang negara (SUN) alias obligasi global berdenominasi dolar Amerika Serikat (AS) senilai US$ 3,5 miliar atau sekitar Rp 48 triliun.
Penerbitan surat utang ini merupakan bagian dari program Global Medium Term Notes (GMTN) pemerintah sebesar US$ 40 miliar. Ini juga bagian dari kebijakan pre-funding sesuai dengan Undang-Undang No. 14 tahun 2015 tentang APBN tahun 2016 yakni menerbitkan SUN pada akhir tahun 2015 untuk menjamin ketersediaan pendanaan pada awal tahun anggaran 2016.
Untuk tahap pertama, pemerintah menerbitkan obligasi global senilai US$ 3,5 miliar, yang terbagi atas dua seri: seri RI0126 dan RI0146 masing-masing senilai US$ 1,25 miliar dan US$ 2,25 miliar. Kupon yang ditawarkan untuk RI0126 bertenor 10 tahun sebesar 4,75 persen dan imbal hasil (yield) 4,8 persen. Sedangkan untuk RI0146 berjangka waktu 30 tahun senilai 5,95 persen dan imbal hasil 6 persen.
Direktur Strategis dan Portfolio Utang Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan Schenaider Siahaan mengatakan, penawaran yang masuk untuk obligasi global tenor 10 tahun mencapai US$ 5,5 miliar dan untuk obligasi tenor 30 tahun sebesar US$ 2,6 miliar. “Secara keseluruhan penawaran yang masuk sebesar US$ 8,1 miliar sehingga terjadi kelebihan permintaan (oversubscribe) 2,3 kali,” katanya dalam siaran persnya DJPPR, Rabu (2/12).
Hal ini menunjukkan kepercayaan investor, khususnya investor asing, masih tinggi terhadap perekonomian Indonesia. Apalagi, surat utang pemerintah Indonesia tersebut mendapatkan rating BBB- dengan prospek stabil dari Fitch Rating, BB+ dari Standard and Poor’s (S&P), dan Baa3 dari Moody’s. Mayoritas pembeli obligasi global berjangka 10 tahun adalah investor di Amerika Serikat (AS) dan Eropa masing-masing 62 persen dan 14 persen. Begitu pula pembeli surat utang tenor 30 tahun yang kebanyakan dari AS sebesar 50 persen dan kawasan Eropa 26 persen.
Sebelumnya, Direktur SUN DJPPR Kemenkeu Loto Srianita Ginting menyatakan, kebijakan ijon pendanaan untuk tahun anggaran 2016 dilakukan kalau kondisi pasar mendukung. Pemerintah perlu berhati-hati karena skema ijon tersebut baru pertama kali dilakukan. “Hukumnya tidak wajib.”
Pemerintah juga mempertimbangkan penerbitan surat utang berdenominasi renminbi yang dikenal dengan Panda Bond. Ini merupakan obligasi renminbi yang hanya bisa diterbitkan di Cina (onshore bond). Berbeda dengan Dim Sum Bond, obligasi renminbi yang bisa diterbitkan di Cina maupun di luar negara tersebut (offshore bond).
Berdasarkan hasil analisa pasar, Loto menilai, biaya penerbitan Panda Bond lebih murah dibandingkan Dim Sum Bond seiring pelemahan mata uang Cina. Namun, peraturan terkait Panda Bond belum selengkap Dim Sum Bond. Selain itu, dibandingkan obligasi valas lainnya, pasar obligasi renminbi lebih kecil. Tenornya juga lebih pendek, yakni hanya 3 tahun sampai 5 tahun.
Karena itulah, pemerintah masih mengkaji penerbitan instrumen utang tersebut. “Kami mau cari yang (biayanya) murah. Tapi ada beberapa hal yang perlu kami pelajari terkait Panda Bond dan Dim Sum Bond,” imbuh Loto.
