Alumni ITB Ragukan Kajian Poten and Partner Soal Blok Masela

KATADATA - Alumni Insititut Teknologi Bandung (ITB) yang tergabung dalam Forum Tujuh Tiga (Fortuga) meragukan kajian Blok Masela yang dilakukan oleh Poten and Partner. Konsultan asal Amerika Serikat ini bahkan dianggap hanya sebagai tukang stempel. Padahal pemerintah mengeluarkan dana Rp 3,8 miliar.

Ketua Fortuga Yoga Suprapto meragukan tim yang dipilih untuk mengkaji pengembangan Blok Masela ini akan memberikan rekomendasi yang tepat. Alasannya tim ini baru bekerja sejak akhir bulan lalu. Dia khawatir data yang dipakai hanya bersumber dari Inpex Masela Ltd dan Shell Corporation selaku pengelola blok tersebut. (Baca: Kajian Blok Masela Rampung, Poten Siap Presentasi ke Sudirman Said)

"Jadi bisa dibayangkan semua data-data dan angka-angka konsultan tersebut akan bersumber dari Inpex dan Shell. Konsultan ini kira-kira nanti cuma kasih stempel saja," kata dia saat konferensi pers terkait Blok Masela oleh Tim Fortuga di Kantor Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli, Selasa (22/12) .

Inpex dan Shell sudah mengajukan revisi rencana pengembangan (plan of development/PoD) Blok Masela). Dalam PoD tersebut, Inpex mengajukan pengembangan blok masela menggunakan skema pengolahan kilang di laut (FLNG). Namun, menurut Yoga skema tersebut memiliki beberapa kelemahan. (Baca: SKK Migas Izinkan Inpex Tambah Kapasitas Kilang LNG di Blok Masela)

Jika memakai fasilitas pengolahan gas terapung, maka kondisi kapal bisa saja goyang sewaktu-waktu. Karena berada di atas laut dengan memuat banyak kilang LNG di dalamnya. Dia menganggap FLNG hanya cocok dipakai untuk mengolah gas yang bersumber dari sumur lepas pantai yang cadangannya di bawah 1 triliun kaki kubik (tcf).

Selain itu, letak sumur antara satu dan yang lain juga harus berdekatan, sehingga kapalnya bisa berpindah-pindah tempat. Menurut dia, skema FLNG membutuhkan dana yang besar mencapai US$ 15 miliar atau sekitar Rp 210 triliun. Dengan biaya tersebut, komponen dalam negeri yang bisa terserap hanya 30-40 persen.  

Sementara jika dibangun di darat, dia menganggap proyek tersebut dapat menyerap dan membuka lapangan pekerjaan lebih banyak. Dia sependapat dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli yang mengusulkan agar pengembangan Blok Masela menggunakan skema pembangunan kilang di darat (onshore). (Baca: Bantah Rizal Ramli soal Blok Masela, SKK Migas: FLNG Lebih Unggul)

Skema onshore dianggap lebih aman dibandingkan FLNG. "Karena pekerjanya juga tinggal di sekitarnya. Beda dengan laut yang dua minggu sekali ganti kru kapal, dan itu memakan biaya juga," ujar dia.

Yoga juga berharap dalam membuat keputusan mengenai Blok Masela, pemerintah harus tetap melihat kepentingan nasional. Terutama perekonomian di wilayah Indonesia bagian timur yang menjadi lokasi lapangan Abadi. Dia tidak ingin sumber gas yang berasal dari Blok Masela hanya diekspor. Sehingga dapat merugikan negara.     

Pemerintah pun tidak perlu khawatir dengan mengubah skema pengembangan di darat, akan membuat proyek tersebut molor. "Natuna saja udah delay (tertunda) 40 tahun. Kalau misalnya untuk kepentingan rakyat, tidak apa-apa," ujar dia. (Baca: Gas dari Blok Masela Diprioritaskan untuk Dalam Negeri)

Sementara anggota Fortuga Ronnie Higuchie mengatakan skema FLNG memiliki risiko yang besar. Untuk itu tidak ada perusahaan asuransi yang mau menanggung. “Kalau gagal tanggung masing-masing,” ujarnya.