Dua Kali Rapat, Jokowi Belum Bisa Putuskan Skema Blok Masela
KATADATA - Pembahasan revisi rencana pengembangan Blok Masela masih belum mencapai final. Meski telah beberapa kali melakukan rapat dengan kabinetnya untuk membahas hal ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum bisa mengambil keputusan soal pengembangan Blok Masela.
Hal ini diungkapkan Jokowi dalam pernyataannya sebelum rapat terbatas di Kantor Presiden, Senin (1/2) sore. Dia mengatakan rapat ini belum akan memutuskan memutuskan skema pengembangan blok migas tersebut apakah menggunakan skema pengolahan di darat (onshore) atau di laut (offshore).
Alasannya, Jokowi masih ingin mengetahui secara langsung hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan wilayah disekitar blok migas yang terletak di Kabupaten Maluku Tenggara. Dia ingin bertemu langsung dengan investor dan kontraktor (Inpex dan Shell) yang akan mengembangkan Blok Masela, sebelum mengambil keputusan.
“Tapi ini juga karena ada Pak Gubernur (Maluku) saya kira juga perlu kita dengar juga hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan wilayah keinginannya seperti apa,” kata Presiden Jokowi seperti dikutip di situs Sekretariat Kabinet, Senin (1/2). (Baca: Seteru di Balik Kisruh Pengembangan Blok Masela)
Jokowi menekankan dua hal dalam memutuskan rencana pengembangan Blok Masela. Pertama, terkait amanat konstitusi yang menyatakan pemanfaatan sumber daya alam harus benar-benar untuk semua orang dan bukan untuk segelintir orang atau sekelompok orang.
Kedua, pemanfaatan minyak dan gas (migas) dari Blok Masela harus bisa memberikan nilai tambah dan memiliki dampak berantai (multiplier effect) pada perekonomian daerah sekitar. Terutama dalam pengembangan wilayah timur Indonesia. Dia pun meminta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan menteri yang lain untuk mengkaji multiplier effect-nya dan pembangunan daerah.
Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung suasana rapat tersebut terjadi perdebatan yang sangat dinamis. Dia mengakui masih ada perbedaan pandangan yang sangat tajam mengenai skema onshore atau offshore. (Baca: Kisruh Blok Masela, Faisal Basri: Perusahaan Pipa Punya Siapa?)
Meski demikian, kata dia, perbedaan ini tentunya memperkaya Presiden dalam mengambil keputusan. “Bahwa ada yang berargumentasi di laut dengan sejumlah argumentasi yang ada, dari cost recovery, pendapatan negara dan sebagainya. Termasuk juga yang berasumsi di darat akan menimbulkan multiplier effect bagi masyarakat sekitar,” kata Pramono.
