JK Minta Kementerian dan Lembaga Pangkas Belanja Operasional
KATADATA – Pemerintah menyadari penerimaan negara tahun ini relatif rendah. Namun, Wakil Presiden Jusuf Kalla tetap optimistis pertumbuhan ekonomi tidak akan terpengaruh dengan adanya penurunan ini.
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengingatkan kepada seluruh Kementerian dan Lembaga (K/L) untuk melakukan penyesuaian anggaran. Penyesuaian dilakukan dengan memangkas anggaran-anggaran untuk program dan kegiatan yang bukan prioritas pemerintah saat ini. (Baca: Penerimaan Seret, IMF Menilai Pemerintah Perlu Revisi APBN)
Dia mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016 akan lebih fokus pada pembangunan. Sementara anggaran operasional K/L akan dipangkas. "Seperti menambah AC, perbaikan kantor, perjalanan dinas, serta biaya seminar, itu penyesuaian operasional (yang bisa dilakukan)," kata Kalla dalam pidatonya kepada segenap pejabat eselon I K/L, di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Jakarta, Selasa (22/3).
Setiap lima tahun anggaran negara naik hingga dua kali lipat. Dari Rp 500 triliun pada 2005, meningkat menjadi Rp 1.000 triliun pada 2010. Saat ini anggarannya hampir menyentuh Rp 2.000 triliun. Namun, peningkatan anggaran ini tidak bisa sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Pada 2005 pertumbuhannya hanya 5 persen, 2010 mencapai 6,1 persen, dan tahun lalu melambat menjadi 4,9 persen.
Hal ini menunjukkan peningkatan anggaran tidak sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Makanya Kalla optimistis meski anggaran negara menurun, pertumbuhan ekonomi masih bisa naik. Pertumbuhan ekonomi bukan hanya disumbang oleh pengeluaran pemerintah, melainkan swasta dan masyarakat. Sementara pengeluaran pemerintah bisa menjadi stimulus bagi sektor swasta untuk memacu pertumbuhan tersebut. (Baca: Bank Dunia Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia)
Dia menekan pentingnya efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. “Bagaimana anggaran itu sendiri meng-create pembangunan yang lebih tinggi. Bukan hanya angkanya yang lebih tinggi,” ujarnya. Kalla juga meminta dalam penyusunan APBN-P 2016, seluruh K/L berfokus kepada sinergi dan menghilangkan ego sektoral untuk mencapai sasaran Pemerintah dan bukan mendahulukan proyek yang dikerjakan K/L tersebut.
Reformasi anggaran juga ditegaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia meminta agar rancangan anggaran yang dirumuskan tidak selalu bagi rata. Anggaran yang disusun harus fokus pada program prioritas yang telah ditentukan dan bermanfaat besar bagi rakyat.
"Tidak usah banyak banyak program, kosentrasi pada program yang dirasakan manfaatnya oleh rakyat,” ujar Jokowi. Presiden juga mengingatkan untuk lebih memperbesar belanja modal dan melakukan efisiensi pada belanja barang. (Baca: Jokowi: Rencana Kerja 2017 Harus Berubah Total)
Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengakui secara nominal, akan ada penurunan dalam APBN-P yang akan dibahas dengan DPR dalam waktu dekat. Namun, pemerintah tetap mengupayakan agar penurunan anggaran ini tidak sampai mengganggu pertumbuhan ekonomi.
Darmin juga sepakat dengan Kalla, bahwa untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi agar tidak melambat, pemerintah perlu melakukan penghematan. "Metode penghematannya memang masih perlu dibicarakan lagi," kata Darmin. (Baca: Menteri Keuangan Tolak Perbesar Defisit Anggaran)
