Genjot Pajak, Sarjana Muda Dibuatkan NPWP
KATADATA - Direktorat Jenderal Pajak berencana memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada mahasiswa yang baru menyelesaikan pendidikannya atau sarjana muda. Hal ini sebagai upaya meningkatkan penerimaan pajak pribadi.
Agar mudah terlaksana, Direktorat Jenderal Pajak menandatangani nota kesepahaman (MOU) dengan Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Melalui kerja sama ini akan dibuat sosialisasi pajak kepada mahasiswa. Sebab, pemahaman pekerja yang baru lulus kuliah terkait tata cara dan aturan perpajakan masih minim.
Menteri Riset Muhammad Nasir mengatakan hingga kini hanya Fakultas Ekonomi atau Hukum yang mempelajari masalah tersebut selama kuliah. Untuk itu, dia berharap mahasiswa yang lulus bisa langsung menerima NPWP. Dengan begitu, wajib pajak mudah dimonitor. (Baca: Direktorat Pajak Siapkan 10 Langkah Genjot Penerimaan 2016).
Selain itu, ia juga berencana memasukan pemahaman terkait pajak pada mata kuliah kewirausahaan. “Semester satu atau dua tentang dasar pajak, baru kemudian mengenai tata cara pelaporan pajak dan sebagainya,” ujar Nasir usai Penandatanganan MOU di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin, 28 Maret 2016.
Sementara itu, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan pemahaman yang baik mengenai pajak bagi mahasiswa diyakini mendorong penerimaan pajak orang pribadi. Pemasukan negara dari jenis pungutan ini naik dari Rp 4 triliun pada 2014 menjadi Rp 9 triliun pada tahun lalu. Namun nilai tersebut masih jauh dari potensi yang bisa didapat mengingat penduduk Indonesia mencapai 240 juta jiwa.
“Mahasiswa nantinya akan jadi profesi. Kami ingin bangun kesadaran dari sekarang. Kami ingin jangka panjang wajib pajak orang pribadi memberi kontribusi jauh lebih besar dari hari ini,” kata Bambang. (Baca juga: 2.000 Perusahaan Asing Tak Bayar Pajak, Negara Rugi Rp 500 Triliun).
Selain itu, dia berharap tax center di setiap perguruan tinggi berperan menyiarkan pemahaman pajak. Adapun pemberian NPWP dan kemungkinan masuknya pelajaran pajak dalam kurikulum akan segera dibahas. Melalui upaya ini, mahasiswa diharapkan memahami pentingnya pajak untuk mengurangi kemiskinan dan membangun infrastruktur. Apalagi, penerimaan negara tidak lagi bergantung pada pendapatan minyak.
