Hingga Maret Anggaran Penyediaan Rumah Baru Terserap 7,6 Persen
KATADATA – Dalam tiga bulan pertama tahun ini, serapan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk penyediaan rumah masih rendah. Realisasinya hingga hari ini (28/3) baru mencapai 7,6 persen.
Direktur Perencanaan dan Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Dedy Permadi CES mengatakan total anggaran untuk penyediaan rumah sebesar Rp 7,6 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016. Dana ini digunakan untuk membangun 112.992 unit rumah. Hingga hari ini penyalurannya baru mencapai Rp 577 miliar. (Baca: Serapan Anggaran Dua Direktorat Kementerian PU Lambat)
Dana yang terserap ini digunakan untuk membangun proyek rumah susun di Kemayoran. Selain itu ada pula pembayaran uang muka kontrak pembangunan perumahan di wilayah lainnya. "Sekitar 10 sampai 20 persen biasanya uang muka yang terserap dan memang rata-rata Maret baru mulai kontrak," kata Dedy saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Senin (28/3).
Pemerintah berharap target pembangunan rumah ini bisa tercapai tahun ini. Tahun lalu kementerian berhasil membangun 99.455 unit rumah dan rusun dengan total anggaran Rp 7,7 triliun. Ini sesuai target yang sudah ditetapkan tahun lalu. Meski pada tahun lalu target pembangunan satu juta rumah tidak tercapai, tapi target pembangunan Kementerian PUPR berhasil dicapai. Karena sebagian program tersebut diserahkan pada pengembang swasta.
Data Kementerian PUPR menunjukkan realisasi pembangunan satu juta rumah pada akhir 2015 lalu hanya mencapai 667.668 unit atau setara 67 persen. Sisanya, pembangunan rumah yang sebagian besar disubsidi oleh negara ini akan dikejar hingga kuartal I 2016. Pembebasan lahan menjadi kendala, meski pemerintah telah bekerja sama dengan pemerintah daerah, BTN dan Perumnas.
Dedy menyebutkan ada sembilan kendala dalam mewujudkan program satu juta rumah. Tujuh diantaranya berada di kewenangan Pemerintah Daerah. Dirinya mencontohkan adanya aturan peruntukkan, tata ruang, serta perizinan yang harus berkoordinasi pemerintah pusat dan daerah.
"Selain itu UU Nomor 23 Tahun 2014 juga membuat kita kurang ekspansif, mengingat di sana merujuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah merupakan tanggung jawab Pemerintah Pusat," ujarnya. Untuk mengatasi masalah ini, Kementerian PUPR telah melakukan pembicaraan dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). (Baca: Ribuan Aturan Bermasalah, Jokowi: Menteri Jangan Asal Teken)
Mengenai serapan anggaran yang masih rendah, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pihaknya sedang mempercepat lelang kontrak sejumlah proyek perumahan. Lelang program sejuta rumah sudah dimulai sejak awal tahun. “Anggaran hampir dua kali lipat, saya lihat pembangunannya bisa (capai target),” ungkap Basuki beberapa waktu lalu.
Menurutnya, total anggaran untuk melanjutkan pembangunan proyek tersebut mencapai Rp 20 triliun. Angka tersebut naik dari tahun lalu yang hanya Rp 12 triliun. Dengan anggaran ini, Basuki memprediksi rumah yang akan terbangun minimal 667 ribu unit.
Basuki mengakui ada hambatan dalam program ini. Misalnya, ketersediaan lahan. Namun Basuki merasa hal tersebut bukan alasan untuk mencapai target. “Kami akan kejar minimal, lebih besar dari 667 ribu rumah,” kata Basuki.
Terkait program perumahan, tahun ini Kementerian PUPR akan fokus pada dua hal, yakni mengurangi kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan rakyat (backlog) dan rumah tidak layak huni. Backlog ditargetkan berkurang dari 7,6 juta unit menjadi 5 juta unit dan rumah tidak layak huni dari 3,4 juta unit menjadi 1,9 juta unit.
