SKK Migas: Para Bupati Jangan Berebut Lokasi Kilang Masela
Meski Presiden Joko Widodo sejak bulan lalu telah memutuskan pengembangan Blok Masela menggunakan skema darat, pemerintah hingga kini belum menentukan lokasi pembangunan kilang. Namun, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) meminta agar pemerintah daerah tidak saling rebutan lokasi kilang untuk mengolah gas dari blok di Laut Arafura, Maluku tersebut.
Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi mengaku langsung merespons cepat setelah Presiden memutuskan skema darat pengembangan Blok Masela. Lima hari pasca pengumuman, yakni pada 28 Maret lalu, dia langsung bertemu dengan Gubernur Maluku. Dalam pertemuan tersebut, ada dua hal yang disampaikan.
Pertama, SKK Migas memohon kepada Gubernur Maluku untuk menyampaikan kepada para bupati agar masing-masing kabupaten tidak berebut lokasi pembangunan kilang. Selain itu, SKK Migas meminta agar gubernur menjaga tanah yang akan dipakai untuk mengembangkan Blok Masela. “Bapak Gubernur juga menyatakan akan menyampaikan hal tersebut kepada para bupati,” kata dia dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR di Jakarta, Selasa (12/4).
(Baca: Pemerintah Siapkan Tenaga Lokal untuk Pengembangan Blok Masela)
Di tempat yang sama, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengatakan sudah menindaklanjuti keputusan Presiden. Setelah ada keputusan tersebut, Kementerian ESDM langsung mengirimkan surat kepada SKK migas agar meminta investor untuk mengkaji ulang dengan metode yang diputuskan oleh Presiden. Lalu, SKK Migas pada hari itu juga berkomunikasi dengan Inpex Corporation dan Shell.
Saat ini, kedua kontraktor migas tersebut mempersiapkan proposal baru rencana pengembangan Blok Masela menggunakan skema darat. Sudirman berharap proposal tersebut bisa diperhitungkan secara matang, karena risiko akan ditanggung pemerintah melalui cost recovery.
