Total Buka Peluang Hengkang dari Blok Mahakam

Proses negosiasi pembagian hak kelola (minority interest) Blok Mahakam di antara PT Pertamina (Persero) dengan Total E&P Indonesie dan Inpex Coporation masih terus berjalan. Meski menjamin proses transisi peralihan pengelolaan blok yang akan habis masa kontraknya akhir 2017 itu, manajemen Total membuka peluang hengkang dari Blok Mahakam.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengatakan, telah menerima kunjungan manajemen Total E&P International pada Selasa (12/4) ini. Pertemuan itu diungkapkannya saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi Energi (Komisi VII) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Selasa siang. “Total menyampaikan dua pesan,” kata Sudirman.

Pertama, manajemen Total berkomitmen menjamin proses transisi peralihan pengelolaan Blok Mahakam hingga berakhirnya masa kontrak 31 Desember 2017, berjalan dengan lancar sesuai kewajibannya. Seperti, dukungan sumber daya manusia (SDM) dan data akan diberikan secara penuh kepada anak usaha Pertama yaitu PT Pertamina Hulu Mahakam, selaku pengelola baru blok tersebut per 1 Januari 2018.   

“Bahkan mereka (Total) memberi kemungkinan apabila servis yang diberikan kantor pusat selama ini di Perancis akan tetap diberikan dengan syarat-syarat yang disepakati Pertamina,” kata Sudirman.

(Baca: Jelang Kontrak Habis, Blok Mahakam Tersisa Satu Rig)

Kedua, berkaitan dengan hak pengelolaan minoritas sebesar maksimal 30 persen yang diberikan kepada Total dan Inpex sebagai kontraktor eksisting Blok Mahakam. Menurut Sudirman, manajemen Total mengaku masih mengkaji hal tersebut berdasarkan aspek komersial. Jika dalam kajian tersebut tidak memungkinkan berbagi hak pengelolaan dengan Inpex, maka Total berniat melepaskan haknya mengelola blok itu. “Apabila secara komersial tidak memungkinkan bergabung , mereka (Total) ingin memisahkan kedua hal tersebut,” ujar Sudirman.

(Baca: Banyak Poin Belum Disepakati dalam Negosiasi Saham Blok Mahakam)

Ia menyambut baik dua poin yang disampaikan manajemen Total tersebut. “Mengatakan Pertamina menjadi operator baru dan melakukannya secara baik, tanpa dikaitkan dengan apakah mereka masuk dalam interest atau tidak, menurut kami itu sesuatu yang baik.” 

Pemerintah telah memutuskan memberikan hak pengelolaan Blok Mahakam kepada Pertamina pasca berakhirnya masa kontrak pada 31 Desember 2017. Meski begitu, Pertamina dapat bermitra dengan kontraktor eksisting dengan pengurangan hak pengelolaan maksimum 30 persen. Saat ini, Total merupakan operator Blok Mahakam dengan porsi hak kelola sebesar 50 persen. Sedangkan Inpex juga memiliki 50 persen.

(Baca: Total Negosiasikan Nilai Saham Blok Mahakam dengan Pertamina)

Anggota DPR Ramson Siagian mendorong Pertamina untuk mengambil alih 100 persen hak pengelolaan blok migas di Kalimantanj Timur itu. Namun, pemerintah perlu mendukung langkah tersebut. “Pertamina jangan segan-segan ambil alih 100 persen. Ini bisa dimulai dari otoritas Menteri ESDM sehingga tidak ada penurunan produksi yang signifikan,” kata politisi PDI Perjuangan ini.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto mengatakan, pihaknya sudah memulai pembicaraan pemberian hak kelola 10 persen Blok Mahakam kepada Pemerintah Provinsi Kaltim. Tahap awalnya adalah Pemprov Kaltim dan BUMD akan mengevaluasi Blok Mahakam. “Diskusi soal PI (participating interest) masih berlangsung dan diharapkan selesai sebelum akhir Juni 2016,” katanya.

(Dirut Pertamina Dwi Soetjipto: Pertamina Bisa Kalahkan Petronas)

Sebelumnya, dalam wawancara khusus dengan Katadata sekitar satu bulan yang lalu, Dwi mengaku Pertamina siap mengambil alih 100 persen dan mengelola sendiri Blok Mahakam. “Harus siap, karena itu kontrak Pertamina dan pemerintah,” katanya. Pertamina juga tidak akan menggandeng pihak lain kalau Total dan Inpex memutuskan hengkang dari Blok Mahakam. Sebab, pemerintah hanya mengizinkan pengurangan hak kelola blok itu kepada kontraktor eksisting. “Tidak ada izin kepada yang lain. Karena itu, kami tidak menjalin pembicaraan dengan yang lain.”