Uang Muka Kredit Turun, BI: Tak Optimal Tanpa Peran Pemerintah
Bank Indonesia (BI) akan kembali melonggarkan rasio kredit terhadap nilai agunan (loan to value/LTV) sehingga dapat menurunkan uang muka kredit, khususnya kredit pemilikan rumah (KPR) dan kredit kendaraan bermotor (KKB). Namun, langkah itu masih belum optimal memacu penyaluran kredit tanpa kebijakan tambahan dari pemerintah.
Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial BI Yati Kurniati mengatakan, hasil kajian menunjukan dampak pelonggaran LTV pada tahun lalu hanya mampu menahan perlambatan penyaluran kredit alias belum mampu mendongkrak pertumbuhan kredit. Sebab, kebanyakan masyarakat saat ini belum berminat belanja barang-barang kebutuhan sekunder maupun tersier, seperti rumah maupun kendaraan bermotor.
Padahal, pertumbuhan pembangunan dan permintaan kredit properti merupakan salah satu faktor yang berdampak signifikan untuk memacu pertumbuhan ekonomi. “Kami lihat prospek pertumbuhan ekonomi ke depan, kami kaji (lagi) pilihan kebijakan mana yang baik untuk mendorong sektor properti,” kata Yati di Gedung BI, Jakarta, Jumat (27/5).
(Baca: Bunga Acuan Baru Efektif, BI Siap Longgarkan Kebijakan Moneter)
Karena itulah, BI menilai langkah pelonggaran LTV saja tidak cukup dan harus ditopang oleh kebijakan pemerintah. “Kalau saja kami punya kebijakan sektor perumahan yang komprehensif akan lebih optimal, jadi bukan hanya dari sisi perbankan,” katanya.
Bentuk kebijakan yang bisa diberikan pemerintah adalah meningkatkan perlindungan konsumen atau insentif perpajakan. Dengan begitu, kebijakan BI yang didukung oleh pemerintah tersebut dapat efektif untuk memacu penyaluran kredit dan ujung-ujungnya mengerek pertumbuhan ekonomi.
Menurut Yati, saat ini BI memang tengah menggodok dua kebijakan baru untuk mendorong penyaluran kredit. Pertama, melonggarkan kembali LTV dan Loan to Funding Ratio (LFR). Kedua, pelonggaran rasio kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
(Baca: Permintaan Lemah, BI Turunkan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi)
