Pemerintah Siapkan Jembatan Udara untuk Papua
Upaya mengembangkan Indonesia Timur digenjot dengan membangun infrastruktur. Tol laut menjadi tulang punggung pertama memperlebar akses ke Maluku, Papua, dan sekitarnya. Setelah itu, pemerintah akan membuat transportasi udara untuk mengangkut logistik yang beroperasi secara rutin untuk menembus wilayah pedalaman Papua.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli menyebutkan program ini sebagai jembatan udara. Infrastruktur ini mengacu pada transportasi logistik menggunakan pesawat Hercules milik TNI Angkatan Udara untuk menembus wilayah terpencil. Langkah ini merupakan kesinambungan program tol laut.
“Jembatan udara ini akan kami rancang,” kata Rizal di kantornya, Senin, 30 Mei 2016. “Kami juga kan berikan subsidi agar harga tarif dan komoditasnya turun.” (Baca: Tol Laut Pangkas Harga Bahan Pokok di Indonesia Timur).
Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Infrastruktur Kementerian Koordinator Kemaritiman Ridwan Djamaluddin mengatakan akan mengharmonisasikan jembatan udara dengan Kementerian Perhubungan. Hal ini lantaran penerbangan perintis di bawah pengelolaan Kementerian Perhubungan belum efektif untuk menurunkan harga komoditas.
Dengan demikian, konsep program tersebut multimoda, dari laut, darat, dan udara. Konsep jembatan udara, kata Ridwan, segera disempurnakan tahun ini agar dapat dianggarkan pada tahun depan. (Baca juga: Trio Pelindo Bangun dan Kelola Lima Pelabuhan).
Dalam kalkulasinya, bila jembatan udara dijalankan, harga satu sak semen di wilayah pedalaman Papua bisa turun hingga Rp 500 ribu. “Kami juga telah bicara dengan TNI AU untuk mengetahui estimasi biayanya,” kata Ridwan.
Konsep ini sebelumnya pernah disampaikan oleh Menteri Perhubungan Ignasius Jonan pada awal tahun ini. Jonan mengatakan saat ini ada beberapa daerah pedalaman yang sulit dijangkau. Yahukimo, Nduga, Wamena, merupakan beberapa daerah tersebut. Ada juga wilayah pedalaman Papua lain yang tidak memiliki akses jalan dan pelabuhan.
Keterbatasan akses ini membuat sulitnya transportasi barang ke daerah pedalaman. Akibatnya, harga barang di daerah tersebut menjadi lebih mahal. “Jadi, solusinya kami buat angkutan udara berjadwal. Kalau biayanya disubsidi maka harga barang di pedalaman akan turun,” kata Jonan. (Baca: Presiden: Masa Depan Indonesia Ada di Timur).
Sebelumnya, dia sempat menyatakan untuk Maluku dan Papua, anggaran sektor transportasi yang digelontorkan Rp 5,4 triliun. Sepanjang tahun ini, pemerintah menargetkan realisasi subsidi angkutan darat dan penyeberangan perintis, pembangunan fasilitas Pelabuhan Babang, serta melanjutkan levelling landasan pacu Bandara Babulah Ternate dari dana tersebut.
Selain itu, ada pula peningkatan jalan di wilayah perkotaan Jayapura, pembangunan fasilitas pelabuhan Depapre, dan pelapisan landasan pacu Bandara Nabire. Juga diperuntukkan bagi perpanjangan landasan pacu Bandara Mindiptana dan pelapisan landasan pacu Bandara Dekai-Yahukimo sebagai bagian program sektor transportasi Maluku dan Papua.
Di sisi lain, Jonan ingin menyamakan persepsi mengenai Program Pembangunan Transportasi antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Untuk itu, dia menggelar pertemuan dengan semua gubernur pada awal tahun ini. Dalam pertemuan tersebut, Jonan mengharapkan masukan dari seluruh gubernur untuk menyusun program kerja dan pagu indikatif Tahun Anggaran 2017.
