PMN BUMN Bengkak Rp 13,6 Triliun buat Proyek Listrik PLN
Pemerintah berencana menambah Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada tahun ini. Penambahan dananya mencapai Rp 13,6 triliun. Rencana tersebut tercantum dalam draf Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2016 yang telah diajukan pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Pemerintah mengalokasikan total dana PMN sebesar Rp 68,6 triliun. Jumlahnya meningkat 42 persen dibandingkan alokasi PMN dalam APBN 2016 PMN yang sebesar Rp 48,32 triliun. Dari jumlah itu, mayoritas dialokasikan untuk BUMN yaitu sebesar 53,98 triliun. Sisanya untuk lembaga atau badan lain yang dimiliki oleh pemerintah.
“PMN kepada organisasi atau Lembaga Keuangan Internasional (LKI) menurun,” kata Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro seperti dikutip dari salinan draf APBNP 2016 yang diperoleh Katadata, Jumat (3/6).
Sebaliknya, pemerintah menambah alokasi PMN untuk BUMN pada tahun ini. Nilai penambahan sebanyak 34 persen atau Rp 13,6 triliun. Yang menarik, dari 24 perusahaan pelat merah penerima dana PMN, hanya PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang menikmati penambahan dana dari negara. (Baca: Jokowi Minta PLN Bereskan Proyek Pembangkit Mangkrak)
Jika dalam APBN 2016 alokasi dana PMN untuk PLN hanya Rp 10 triliun, maka pada draf APBNP 2016 nilainya meningkat menjadi Rp 23,6 triliun. Penambahan dana PMN tersebut dipakai untuk mendukung proyek pembangunan pembangkit listrik 35 gigawatt (GW). Sebab, PLN merupakan BUMN yang diberi kewenangan oleh pemerintah dalam penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. Selain itu, mendapat tugas melaksanakan pekerjaan usaha penunjang tenaga listrik.
Sekadar informasi, PLN mendapat tugas membangun pembangkit listrik berkapasitas 10 GW dari program megaproyek 35 GW besutan pemerintah hingga 2019. Namun, Namun, hingga Mei lalu, hanya ada 0,6 persen pembangkit dari total listrik 35 GW yang sudah beroperasi. Sisanya masih dalam tahap perencanaan, pengadaan, dan konstruksi.
