PLN Siapkan Enam Langkah Tingkatkan Listrik Perdesaan

Muchamad Nafi
28 Juni 2016, 11:16
Internet desa
Donang Wahyu|KATADATA
Dua orang guru memperkenalkan internet kepada muridnya di desa Melung, kecamatan Kedung Banteng, Banyumas, Jawa Tengah.

Pemerintah mentargetkan semua wilayah perdesaan, juga daerah pelosok dan perbatasan, akan diterangi listrik dalam satu dekade ke depan. Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2016 yang disahkan dua pekan lalu, rasio elektrifikasi pada 2025 dipatok 99,7 persen, tahun lalu baru 88,3 persen.

Pengembangan listrik perdesaan ini mempertimbangkan hasil road map 2013 - 2017 provinsi. Selain itu mendasarkan pada revisi peta jalan listrik desa 2015 - 2019 provinsi yang diiringi usaha peningkatan rasio elektrifikasi lainnya. Rasio elektrifikasi merupakan tingkat perbandingan jumlah penduduk yang menikmati listrik dengan jumlah total penduduk di suatu wilayah.

Advertisement

Untuk merealisasikan rencana tersebut, PT Perusahaan Listrik Negara menyiaapkan enam langkah. “Pengembangan diutamakan pada provinsi dengan rasio elektrifikasi yang masih rendah,” demikian rencana PLN yang sudah diteken Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said. (Baca juga: Menteri ESDM Peringatkan PLN Permudah Syarat Tender Pembangkit Swasta).

Pertama, PLN akan membangunan jalur keluar jaringan distribusi untuk mendukung evakuasi daya dari proyek Gardu Induk baru atau Extension Trafo GI.  Kedua, pengembangan pembangkit bahan bakar minyak untuk daerah terluar atau terisolasi yang belum memungkinkan pengembangan pembangkit Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam waktu dekat.  

Langkah ketiga, pembangunan jalur keluar jaringan distribusi untuk mendukung evakuasi daya dari pembangkit skala kecil dari EBT maupun pembangkit lainnya. Empat, melistriki desa baru maupun desa lama yang sebagian dari dusunnya belum berlistrik. Lima, membuka kemungkinan pencampuran Pusat Listrik Tenaga Surya dan Pusat Listrik Tenaga Bayu. Terakhir, melaksanakan program penyambungan listrik dan instalasi gratis bagi masyarakat tidak mampu dan daerah tertinggal.

Dalam pembangunan listrik perdesaan ini, mulai tahun ini pendanaannya diperoleh dari Penyertaaan Modal Negara (PMN) dan dana internal perusahaan (APLN). Bagi daerah yang masih terisolasi, pelosok, dan perbatasan dengan negara tetangga di mana pemanfaatan EBT belum terwujud, dimungkinkan adanya pengembangan pembangkit berbahan bakar minyak.

Dana PMN ini yang pekan lalu diperjuangkan pemerintah untuk masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2016. Awalnya, Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat menolak penambahan PMN bagi PLN dari Rp 10 triliun menjadi Rp 23,5 triliun. Alasannya, situasi fiskal pemerintah sedang rentan defisit.

Halaman:
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...
Advertisement