Menteri ESDM Peringatkan PLN Permudah Syarat Tender Pembangkit Swasta
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menyurati PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). Isinya memperingatkan PLN agar mempermudah persyaratan bagi pengembang listrik swasta (Independent Power Producer/IPP) yang ingin terlibat dalam megaproyek kelistrikan 35 gigawatt (GW).
Menurutnya hal ini merupakan arahan Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas kabinet di kantor presiden pekan lalu. Jokowi ingin syarat-syarat yang dibebankan kepada IPP disederhanakan. Dengan begitu, pengembang swasta bisa tertarik untuk terlibat lebih besar pada proyek kelistrikan. (Baca: Jokowi Minta PLN Perbanyak Beli Listrik, Bukan Bangun Pembangkit)
"Saya hanya kutip ucapan presiden, jangan tambahkan syarat-syarat yang malah membuat pemain nasional tidak ada tempat. Yang jelas Peraturan Menteri ESDM Nomor 3 tahun 2015 tentang pembelian listrik, semangatnya memudahkan, mempercepat, dan menyederhanakan," kata Sudirman dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (27/6).
Sudirman mengatakan selama ini ada ketentuan dari PLN yang dinilai mempersulit IPP untuk ikut membangun proyek listrik. Salah satunya syarat menaruh uang jaminan sebesar 10 persen dari nilai proyek, bagi pengembang swasta yang ingin ikut tender listrik. Uang ini harus ditaruh di perbankan nasional.
PLN beralasan syarat ini sebagai komitmen keseriusan dari pengembang tersebut menjalankan proyek. Namun, Sudirman menganggap syarat ini mempersulit IPP untuk ikut terlibat dalam pembangunan program kelistrikan. (Baca: Menteri Sudirman: Lima “Pembangkangan” PLN)
Selain mempermudah syarat dan ketentuan lain dalam proses tender IPP, Sudirman juga meminta agar PLN membuka ruang bagi pemain swasta nasional untuk mengembangkan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH). Ini juga merupakan amanat Jokowi, untuk memacu efek berganda bagi perekonomian daerah.
Dia meyakini bahwa pelaku usaha dalam negeri sudah mampu menguasai teknologi pembangkit mikro hidro. Apalagi pemain listrik ini banyak yang merupakan industri skala kecil. Saat ini Kementerian ESDM sedang menggodok rencana kerja dengan PLN agar pengembangan PLTMH ini bisa berjalan dengan baik.
Sebagai salah satu energi baru dan terbarukan (EBT), pada saat tertentu harga listrik yang dihasilkan pembangkit mikro hidro bisa lebih mahal. Namun, pemerintah sudah menargetkan akan meningkatkan penggunaan EBT hingga lima kali lipat dalam 10 tahun. Makanya perlu ada subsidi untuk memacu pengembangan energi ini.
"Doronglah sebanyak-banyaknya pembangunan mikro hidro. Kalau ada selisih, ya ditanggung pemerintah, kan ada DKE (dana ketahanan energi) dan macam-macam," ujarnya. (Baca: Pembangkit 35 GW Terbangun Seperempat, 8 Masalah Menghambat)
Sudirman juga mengaku akan terus mengevaluasi semua proyek kelistrikan supaya berjalan realistis. Berdasarkan dengan dokumen revisi RUPTL yang sudah disahkan beberapa waktu lalu, PLN hanya mendapat jatah membangun jaringan listrik 10 GW dari total proyek 35 GW.
Jatah ini pun masih dikaji lagi agar lebih realistis, terutama mengenai kemampuan pendanaan yang dimiliki PLN. Mengingat PLN juga mendapat tugas membangun transmisi 46 ribu kilometer untuk mendukung megaproyek kelistrikan hingga 2019.
"Mari semua pihak jalankan peran secara realistis. Kalau realistis ya sudah, kalau tidak ya sudah kasih ke IPP," kata Sudirman. (Baca: Sukseskan Proyek 35 GW, DPR Setuju PMN Rp 13,5 Trilun ke PLN)
Seperti diberitakan sebelumnya, dalam ratas pekan lalu Jokowi meminta Direktur Utama PLN meminta pengusaha nasional diberikan ruang untuk ikut serta dalam program pembangkit listrik 35 GW.
Salah satu instruksi presiden adalah memberikan kesempatan luas kepada pengusaha lokal untuk berperan dalam proyek ini.
Jokowi memina agar PLN membeli listrik lebih banyak dan bukan membangun pembangkit. "Prinsipnya yang dibeli oleh PLN adalah listriknya, bukan pabriknya, kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
