Batalkan Lelang, PLN Garap Sendiri Pembangkit Jawa 5
PT Perusahaan Listrik Negara akan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Serang, Banten atau yang dikenal sebagai Pembangkit Jawa 5. Sumber listrik ini merupakan salah satu proyek pembangkit terbesar dengan kapasitas 2 x 1000 megawatt (MW).
Pada pertengahan bulan lalu, PLN membatalkan proses lelang proyek tersebut. Setelah dianulir, Direktur Utama PLN Sofyan Basir mengatakan pembangunan PLTU akan digarap oleh instansinya. Namun, dia tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai skema pengerjaan proyeknya.
“Iya, proyek Jawa 5 diambil oleh PLN,” kata Sofyan saat ditemui di Kantor Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa, 28 Juni 2016. (Baca: Pengusaha Listrik Khawatirkan Polemik Menteri ESDM dan Bos PLN).
Mengingat sebagai proyek terbesar dalam program 35.000 MW, PLN membutuhkan dana yang sangat besar. Meski demikian, Sofyan mengatakan hal tersebut tidak menjadi masalah. PLN bisa mengambil pinjaman dari bank.
Menurutnya, perusahaan setrum negara ini tidak akan kesulitan memperoleh utang. Plafon PLN saat ini sangat besar sehingga bisa menjadi jaminan. Nilai yang tinggi itu diperoleh setelah PLN melakukan revaluasi aset dengan nilai sekitar Rp 1.100 triliun. Angka tersebut naik sekitar dua kali dari sebelumnya Rp 600 triliun.
Seperti diketahui, PLN membatalkan proese lelang pembangkit Jawa 5 karena dinilai banyak kejanggalan dalam proesenya. Padahal, proses lelang tersebut sudah mendekati tahap akhir dengan menempatkan dua calon yang akan dipilih sebagai pemenangnya. (Baca: Menteri ESDM Peringatkan PLN Permudah Syarat Tender Pembangkit Swasta).
Kedua calon pemenang tersebut yaitu Konsorsium China Oceanwide Holding, PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB), dan Shanghai Electric Power Corporation (SEPC). Peserta lainnya yaitu konsorsium PT Sumber Segara Primadaya (SSP), China Nuclear Engineering Group Corporation Ltd (CNEC), dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.
Pengambilalihan ini juga bertentangan dengan instruksi presiden Joko Widodo beberapa hari lalu. Jokowi meminta agar pengusaha swasta nasional diberikan ruang untuk ikut dalam program pembangkit listrik 35.000 MW. “Untuk mempercepat pembangunan infrastruktur kelistrikan, saya ingin swasta diberikan peran yang lebih,” ujarnya.
Selain memberikan kesempatan luas kepada pengusaha lokal, Jokowi juga meminta PLN lebih banyak membeli listrik bukan memperbanyak membangun pembangkit. “Prinsipnya yang dibeli oleh PLN adalah listriknya, bukan pabriknya,” ujar Menteri Sekretaris Negara Pramono Anung. (Baca: Pemerintah Akan Libatkan UKM Garap Proyek Listrik).
