Kontrak Diteken, Konstruksi Bendungan Kuwil Dimulai September
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menargetkan pembangunan proyek Bendungan Kuwil Kawangkoan di Sulawesi Utara dimulai pada September mendatang. Saat ini Kementerian sedang membangun jalan akses satu kilometer ke proyek sebelum memulai peletakan fondasi pertama atau groundbreaking.
Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Mudjiadi mengatakan bendungan Kuwil merupakan bendungan pertama dari delapan bendungan yang akan dibangun tahun ini. Tujuh bendungan lainnya yaitu Rukoh (Aceh), Sukoharjo (Lampung), dan Ladongi (Sulawesi Utara). Lalu empat lainnya di Jawa Barat, yakni Leuwikeris, Ciawi, Sukamahi, dan Cipanas.
Bendungan-bendungan tersebut diharapkan bisa untuk mengelola dan memanfaatkan air secara efektif. Untuk membangun Bendungan Kuwil, biayanya diprediksi Rp 1,5 triliun yang dibagi menjadi dua paket. (Baca: Bendungan Pertama Jokowi Dipercepat Selesai 2017).
Paket pertama senilai Rp 783,2 miliar akan dikerjakan oleh PT Wijaya Karya bekerja sama dengan PT DMT Exploration Engineering Consulting Indonesia. Sedangkan paket kedua senilai Rp 640,3 miliar akan digarap oleh PT Nindya Karya.
“Kami harus buka aksesnya terlebih dahulu agar kontraktor bisa bekerja. Makanya perlu dua bulan dari sekarang,” kata Mudjiadi usai penandatanganan kontrak bendungan Kuwil di kantor Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, Selasa, 26 Juli 2016.
Bendungan ini memiliki panjang 344,2 meter dan debit rata-rata tahunan sembilan meter kubik per detik. Adapun kapasitas tampungannya 23,37 x 1.000.000 meter kubik. (Baca juga: Pemerintah Biayai 9 Proyek Infrastruktur Rp 33 T dari Utang Cina).
Pekerjaan konstruksi ditargetkan memakan waktu 1.460 hari kalender atau sekitar empat tahun. Namun Mudjiadi meminta kontraktor dapat mempercepat proyek tersebut. “Saya berharap bisa dimajukan menjadi dua atau tiga tahun saja,” katanya.
Sementara itu, Direktur Operasi I Wika Gandira Gutawa selaku kontraktor mengatakan siap mempercepat proyek Bendungan Kuwil. Dia hanya berharap pembebasan lahan dapat dikerjakan Kementerian Pekerjaan Umum secara bersamaan.
“Karena saat ini baru 30 hektare lahan dari total 270 hektare yang dibebaskan,” kata Gandira. (Lihat pula: Terancam Tenggelam, Jakarta Butuh Waduk 50 KM Persegi).
