Sawit Terancam, Darmin Dorong Pembentukan Standar Internasional
Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan Indonesia harus mulai menciptakan komoditas yang berkelanjutan. Salah satunya yaitu minyak kelapa sawit, crude palm oil (CPO). Komoditas yang sustainble ini penting untuk bersaing dengan produk andalan negara lain.
Dari sebelum kemerdekaan, kata dia, komoditas andalan Indonesia selalu berakhir sama yakni hanya booming sebentar. Hal itu, misalnya, terjadi pada rempah-rempah, cengkeh, dan gula. (Baca: Pemerintah Segera Terbitkan Inpres Soal Moratorium Lahan Sawit).
Indonesia pernah menjadi pengekspor gula terbesar kedua di dunia. Yang kemudian terjadi, Indonesia kini mengimpor 3,5 juta ton gula per tahun. Pangkal soalnya, industri tak lantas mengkaji komoditas tersebut agar lebih sustainable.
“Indonsia silih berganti punya produk unggulan. Sayangnya kita tidak bisa memelihara dengan baik. Apakah CPO akan ikuti jalur sama?” kata Darmin saat membuka acara Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO) di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu, 3 Agustus 2016. “Tentu kita tidak ingin terjadi. Karena CPO betul-betul menjadi andalan berjuta-juta orang.”
Karena itu, menjadi tantangan bagi industri dalam negeri mengembangkan komoditas ini agar tidak bernasib sama dengan yang terdahulu. Apalagi, Darmin mengingatkan, Perancis masih mengkaji standarisasi CPO yang bisa mereka impor selama setengah tahun ke depan. (Lihat Galeri Foto: Menjaga Lahan Tak Menua dengan Dana Sawit).
Kebijakan ini tentu akan berdampak besar terhadap industri kelapa sawit di dalam negeri, perlu dibuat acuan dasar pengembangan CPO. Karena itu Darmin mendorong ISPO menjadi standar yang kredible dan dihormati dan diterima secara internasional.
“Saya senang ada usulan agar legalitas dari ISPO ini ditingkatkan (dari Peraturan Menteri menjadi Peraturan Presiden). Saya pikir itu usul tepat. Kita perlu legalitas yang cukup supaya lebih kredible dan mudah dijalankan secara nasional,” ujar dia.
Tetapi, Darmin menlajutkan, bukan hanya legalitas yang menentukan, juga diperlukan kelembagaan terkait CPO. Para pemangku kepentingan dan industri perlu merasa memiliki sehingga terbentuk standardnya. Hal itu akan didukung dengan baik apabila ada acceptabilitas dan kelembagaan.
Langkah-langkah tersebut diperlukan terkait kajian pemerintah Perancis dan Italia yang menyatakan bahwa CPO berpotensi menimbulkan kanker. Kajian semacam itu perlu ditelaah dan ditemukan jawabannya oleh industri. (Baca: Pemerintah Minta Negara Maju Beli CPO dengan Harga Premium).
“Kita harus siapkan juga effort untuk menjawab itu. Jangan lupa, selain persoalan objektif ada juga masalah subjektif dan politis berhadapan dengan produk saingan yang jadi andalan negara maju ada minyak bunga matahari, ada repsol.”
