Dunia Usaha Sebut Paket Kebijakan Ekonomi Belum Efektif
Kalangan dunia usaha menilai selusin paket kebijakan ekonomi yang telah dikeluarkan pemerintah belum efektif. Hal ini lantaran implementasi dari paket-paket tersebut belum berjalan baik dan belum ditunjang dengan aturan teknis.
Ketua Dewan Pembina Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Harijanto mengatakan salah satu paket kebijakan yang belum berjalan dengan baik adalah paket ketujuh. Paket tersebut diarahkan kepada industri padat karya dengan beberapa langkah teknis yakni keringanan Pajak Penghasilan (PPh) 21 bagi pegawai yang bekerja bagi industri padat karya selama dua tahun.
Harijanto mengatakan Kementerian Keuangan terlalu lama mengeluarkan aturan teknis berupa Peraturan Menteri Keuangan untuk menunjang paket ini. Padahal paket ini merupakan penunjang utama industri alas kaki yang mempekerjakan banyak pekerja.
"Aturannya baru keluar bulan Mei, jadi di kami masih dalam proses teliti lagi," kata Harijanto. Untuk diketahui paket ini diluncurkan pada bulan Desember 2015 silam. (Baca: Hasil Evaluasi, Paket Kebijakan Belum Menggairahkan Investasi)
Sementara Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI) Adhi S. Lukman mengatakan paket kebijakan pertama hingga saat ini belum berdampak banyak pada industri makanan dan minuman.
Dia menjelaskan hingga saat ini industri makanan dan minuman masih harus mengurus rekomendasi dari tiga kementerian untuk mengimpor bahan bakunya. Tiga kementerian ini adalah Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perindustrian.
