Target Angka Kemiskinan 2017 Lebih Rendah dari Tahun Ini
Pemerintah terlihat lebih realistis dalam menyusun target-target dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017. Selain target penerimaan negara yang lebih rendah dibandingkan tahun ini, angka kemiskinan dan pengangguran juga ditargetkan lebih rendah.
Meski telah memiliki seperangkat program kesejahteraan rakyat, pemerintah hanya menargetkan angka kemiskinan tahun depan di kisaran 9,5 – 10,5 persen. Angka ini lebih rendah dibandingkan target dalam APBN Perubahan tahun ini, yakni 9 – 10 persen.
Sementara target angka pengangguran terbuka tahun depan ditargetkan sekitar 5,1 – 5,4 persen. Hanya sedikit lebih tinggi dibandingkan target tahun ini 5,2 – 5,5 persen. (Baca: Dua Resep Sri Mulyani Menghadapi Badai Ekonomi)
Dengan memasang target ini, kelihatannya pemerintah memang lebih pesimistis tahun ini. Namun, sesuai Menteri Keuangan Sri Mulyani dan disetujui oleh Jokowi, bahwa penyusunan APBN 2017 lebih realistis dan kredibel. Sehingga bisa lebih dipercaya oleh pasar.
Perhitungan target tahun depan mengacu pada perkiraan realisasi kemiskinan tahun ini yang di kisaran 10 – 10,6 persen. Sementara angka pengangguran terbuka tahun ini diperkirakan berada pada kisaran 5,4 – 5,7 persen.
Saat menyampaikan pidato Nota Keuangan 2017, Jokowi mengatakan pemerintah telah menyiapkan basis perencanaan anggaran bagi program pengentasan kemiskinan sejak tahun ini. Dimulai dari penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016.
Basis perencanaan yang dimaksud Jokowi adalah program penghematan pada belanja operasional dan belanja barang untuk dialokasikan pada kegiatan prioritas. Hal ini akan memberikan stimulus bagi kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Meski ditengah kondisi perekonomian yang cukup sulit dan penerimaan yang masih rendah.
(Baca: Genjot Infrastruktur, DPR Soroti Minimnya Anggaran Pendidikan 2017)
"Hasil penghematan kami alokasikan kepada kegiatan prioritas untuk menjaga kesejahteraan rakyat," kata Jokowi di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Selasa (16/8).
Dalam pidato kenegaraannya, Jokowi juga mengatakan pemerintah akan fokus pada empat aspek strategis untuk mencapai sasaran tersebut. Pertama, reformasi hukum untuk memenuhi keadilan masyarakat.
Kedua, manajemen anggaran yang mengikuti program. Anggaran negara tidak lagi dialokasikan berdasarkan fungsi kementerian dan lembaga (K/L). Ketiga, diplomasi luar negeri dengan mempercepat beberapa perundingan dagang. Keempat adalah demokrasi, stabilitas politik, serta keamanan.
"Ini perhatian yang kami berikan untuk dapat menurunkan kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan antar wilayah," katanya. (Baca: Inflasi Terkendali, Penduduk Miskin Perkotaan Turun-Desa Naik)
Untuk diketahui, dalam dua tahun terakhir indikator kesejahteraan Indonesia telah mengalami perbaikan. Meski angka-angkanya masih di bawah target yang diharapkan.
Data pada Maret 2016 tingkat kemiskinan ditekan menjadi 10,86 persen, gini ratio menjadi 5,5 persen, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi 69,55 persen. Namun menurut Jokowi masih ada beberapa tantangan ke depan seperti kondisi ekonomi global yang belum pulih.
"Oleh sebab itu APBN harus menjadi instrumen fiskal untuk mendukung pemberantasan kemiskinan," ujarnya.
