“Mereka bisa menentukan mana yang lebih penting. Kami harapkan masyarakat bisa lebih sejahtera.”
Buruh Pabrik Sepatu
Arief Kamaludin|KATADATA

Pemerintah meluncurkan e-warong, yaitu elektronik warung gotong royong, untuk meningkatkan akses terhadap perbankan. Program ini merupakan sinergi  Kementerian Sosial, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, dan Kementerian Komunikasi dan Infomatika.

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan peluncuran program ini sebagai upaya pemerintah untuk menyalurkan bantuan sosial tanpa melalui transaksi tunai. Harapannya, bantuan sosial yang diberikan pemerintah dapat tepat jumlah, sasaran, dan kualitas. (Baca: Belanja Proyek Prioritas dan Sosial Tak Kena Pemotongan Anggaran).

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Dengan transaksi nontunai diharapkan pula akses masyarakat ke perbankan menjadi semakin dekat. “Transaksi yang dilakukan ini zero cost atau tidak berbayar,” ujar Khofifah dalam acara pilot project peluncuran e-warong di Kampung Rawa, Jakarta, Kamis, 18 Agustus 2016.

Dalam program ini, masyarakat dapat melakukan transaksi e-warong dengan menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Masyarakat dapat membuka rekening di bank BUMN manapun dan bertransaksi tanpa dikenakan biaya. (Baca juga: Otoritas Bank Belum Paham Kewajiban Lapor Transaksi Kartu Kredit).

Pada awal peluncuran, pemerintah membuka tujuh cabang e-warong yang tersebar di berbagai wilayah, salah satunya di Jakarta. Sebanyak 612 ribu masyarakat yang masuk kategori Program Keluarga Harapan (PKH) telah diberikan layanan ini.

Nantinya, tiga juta masyarakat penerima PKH dapat menikmati layanan e-warong pada tahun depan. Adapun target penerima PKH sampai November 2016 diperkirakan 6 juta orang.

Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan program ini merupakan sinergi nyata yang dilakukan bank BUMN. Masyarakat dapat membuka tabungannya di manapun. Transaksinya pun tanpa terkena potongan.

Makin banyak yang menabung maka program keuangan akan lebih banyak dan inklusi finansial menjadi nyata,” ujar Muliaman.

Adapun Menteri BUMN Rini Soemarno menjelaskan program ini juga sinergi antara PT Telkom sebagai penyedia layanan internet, Perum Bulog sebagai penyalur kebutuhan pangan, dan Bank BUMN -Bank Mandiri, BNI, BRI, dan BTN- sebagai penyedia layanan pembayaran dan penampung dana.

Melalui e-warong, Rini berharap pemerintah dapat melakukan kontrol yang ketat akan kualitas bahan pangan seperti beras dan gula yang disuplai oleh Bulog. Sehingga, tidak ada lagi keluhan atas kualitas bahan pangan tersebut. (Baca pula: Ketimpangan Turun, Ekonomi Masih Dikuasai 20 Persen Penduduk).

Kemudian, dengan transaksi nontunai, di mana di dalam kartu tersebut terdapat wallet-wallet penggunaan dana, masyarakat diharapkan dapat bijaksana menggunakan bantuan sosial. “Mereka bisa menentukan mana yang lebih penting. Kami harapkan masyarakat bisa lebih sejahtera,” ujar Rini.

Artikel Terkait
Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron minta Bulog tetap dilibatkan dalam penyaluran Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).
“Divestasi itu sesuai arahan bapak Presiden yang menangani adalah Kementerian BUMN,” ujar Jonan.
Deputi Bidang Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Kementerian BUMN Edwin Hidayat Abdullah mengatakan pihaknya perlu sinkronisasi dengan komisi VI DPR guna membahas payung hukum holding.