PUPR Targetkan Jalan Paralel Perbatasan Kalimantan Beroperasi 2018
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meninjau pembangunan jalan paralel daerah perbatasan di Kalimantan Barat pekan lalu. Targetnya proyek jalan perbatasan ini bisa rampung dan mulai difungsikan pada 2018.
“Pada 2018 kami berusaha agar fungsional semuanya, dalam artian bisa kita lewati sampai ke Kalimantan Timur,” kata Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Arie Setiadi Moerwanto, dalam keterangannya, Senin (21/11).
Proyek pembangunan jalan paralel ini telah digagas sejak 2014. Pembangunan jalan paralel ini diawali dengan pembukaan hutan (land clearing). Pekerjaan proyeknya melingkupi jalan paralel perbatasan Kalbar yang panjangnya mencapai 856 kilometer (km). Jalan ini terbagi dalam 12 ruas koridor.
Koridor-koridor tersebut adalah Temajuk-Aruk sepanjang 90 km, Aruk-Seluas sepanjang 78 km, Seluas-Entikong 84 km, Entikong-Rasau 99 km, Rasau-Sepulau-Sintang 99 km, dan Sintang-Nanga Badau 43 km. Kemudian Nanga Badau-Lanjak 46 km, Lanjak–Mataso 26 km, Mataso-Tanjung Kerja 56 km, Tanjung Kerja-Putussibau 37,84 km, Putussibau-Nanga Era 37 km, serta Nanga Era-Batas Kalimantan Timur sepanjang 158 km.
Arie mengatakan hingga tahun ini masih ada 188,61 km jalan yang belum berhasil ditembus. Jalan tersebut sebagian besar merupakan area hutan, yakni ruas Nanga Era-Batas Kalimantan Timur sepanjang 152 kilometer. Ruas lainnya, Seluas-Entikong sepanjang 20.85 kilometer, Rasau-Sepulau-Sintang sepanjang 8,55 kilometer, dan Temajuk-Aruk sepanjang 6,85 kilometer.
“Pada akhir 2017 kami akan kurangi (jalan yang belum tembus) menjadi 107,31 kilometer dan sisanya pada 2018 sudah tembus semuanya,” ujarnya. (Baca: Kementerian PUPR Fokus Bangun Infrastruktur di Papua dan Perbatasan)
Arie mengakui sebagian besar jalan yang sudah berhasil ditembus belum dilakukan pengaspalan. Jalan ini masih berupa tanah yang sudah diratakan dan agregat (material batu kecil). Pengerasan aspal akan diprioritaskan pada area yang sudah ada permukiman warga. Sementara penggunaan agregat digunakan pada area yang masih butuh peningkatkan lalu lintas harian (LHR).
Tahun ini Kementerian PUPR menargetkan kondisi jalan paralel perbatasan yang telah diaspal mencapai 289,3 km, agregat sepanjang 93,66 km, dan jalan tanah sepanjang 278,2 km. Sementara tahun depan, target jalan yang sudah mendapat dengan perkerasan sepanjang 306,9 km, agregat 101,92 km, dan jalan tanah 330,18 km.
Dalam pembangunan jalan perbatasan ini, Arie menyatakan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk mengurus izin kehutanan. Menurutnya tantangan terbesar pembangunan proyek ini adalah persyaratan untuk memenuhi aspek keramahan lingkungan.
“Kami masih optimistis dengan pekerjaan ini. Yang berkaitan dengan taman nasional dan hutan lainnya kami sudah membuat MoU (nota kesepahaman) dengan KLHK,” ujar Arie. (Baca: Bappenas: Seluruh Perbatasan Terlewati Jalan Nasional pada 2019)
Target penyelesaian pembukaan lahan hutan ini masih terus disesuaikan dengan perizinan kehutanan. Selain itu Kementerian PUPR dan KLHK juga sedang membuat pedoman dan petunjuk teknis pembangunan jalan yang melintas taman nasional.
Selain status hutan, ada beberapa kendala lainnya, yaitu keterbatasan data sehubungan dengan lokasi pembangunan yang terpencil. Sehingga diperlukan survei dan pengukuran yang detail. Selanjutnya ketersediaan material yang bisa digunakan sebagai sub-grade pembangunan jalan. “Tidak semua daerah memiliki material yang bagus, selain itu sulitnya mengangkut material aspal,” kata Arie.
Tahun ini pemerintah telah mengalokasikan dana untuk pembangunan Jalan Pararel Perbatasan Kalimantan Barat sebesar Rp 300 miliar. Hingga saat ini anggaran tersebut telah terserap 70 persen. Sementara untuk jalan akses perbatasan sebesar Rp 350 miliar. Arie mengatakan akses perbatasan sangat penting agar Indonesia tidak kalah dengan negara sebelahnya, Malaysia, yang memiliki jaringan jalan yang sudah lebih bagus.
(Baca: 2017, Kementerian PUPR Targetkan Bangun 796 Kilometer Jalan Baru)
