Jaga Investasi 2017, Asosiasi Migas Cermati Lima Isu Strategis
Perusahaan-perusahaan minyak dan gas bumi (migas) di Indonesia yang berhimpun dalam Indonesian Petroleum Association (IPA) akan mencermati sejumlah isu terkait regulasi yang akan dikeluarkan pemerintah. Tujuannya untuk memastikan dan menjaga investasinya di sektor hulu migas pada tahun depan.
Presiden IPA Christina Verchere melihat ada lima isu utama di sektor migas dengan pemerintah. Pertama, pembahasan dan analisis detail dengan pemerintah terkait rencana implementasi skema baru bagi hasil menggunakan gross split pada blok migas konvensional.
“Kami harus analisis, apakah skema ini bisa diterapkan untuk investor," kata dia di sela-sela konforensi pers IPA di Jakarta, Rabu (7/12). (Baca: Lima Penentu Porsi Bagi Hasil dalam Skema Baru Kontrak Migas)
Kedua, IPA akan memastikan peraturan mengenai tata kelola gas kondusif untuk bisnis hulu migas. Ketiga, IPA ingin terlibat dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Migas bersama pemerintah melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Keempat, melanjutkan pembahasan terkait proposal hak kelola atau participating interest sebesar 10 persen untuk pemerintah daerah. Kelima, IPA bersama pemerintah terus berusaha menyelesaikan rencana pengembangan laut dalam secara ekonomis. Caranya, melalui penggunaan teknologi Enhanced Oil Recovery (EOR), tata kelola gas dan perizinan.
Menurut Christina, merosotnya harga minyak dunia dalam dua tahun terakhir menjadi momok bagi industri migas untuk menjalankan aktivitas di hulu migas. Untuk itu, pemerintah perlu melakukan reformasi aturan sehingga menarik minat investor untuk masuk ke Indonesia. Sebab, selama ini IPA menilai kebijakan fiskal di dalam negeri belum bisa menggairahkan sektor hulu migas.
(Baca: Aturan Baru, Alat Ukur Produksi Minyak Wajib Dipasang di Tiga Lokasi)
