Dinilai Enggan Biayai Infrastruktur, Sri Mulyani Sindir para Bankir
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengkritik perbankan yang dinilainya masih sulit untuk menyalurkan kredit ke proyek-proyek infrastruktur. Menurut Sri partisipasi perbankan dalam pembiayaan infrastruktur masih minim.
"Perbankan partisipasinya di bidang financing infrastruktur hanya di bawah 10 persen, sekitar 8-10 persen,” katanya Seminar Nasional Infrastruktur 2016 di Hotel Four Season, Jakarta, Kamis (22/12/2016).
Sri berujar, alasan yang kerap didengarnya dari para bankir adalah lantaran likuiditas terbatas. Dana yang dimiliki perbankan umumnya berasal dari tabungan, deposito dan produk lainnya yang berjangka waktu sekitar 1 tahun.
Alasan itu tak bisa diterimanya. “Kita punya bank-bank BUMN (yang direksinya) digaji tinggi-tinggi untuk memikirkan bagaimana memecahkan semua masalah itu,” ujarnya.
(Baca juga: Sri Mulyani Harapkan Kenaikan Peringkat Kredit Indonesia)
Sri pun menyatakan sindirannya dengan nada bercanda bahwa dengan gaji tinggi dan setelan parlente, para bankir terutama dari bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sudah seharusnya dapat memikirkan pembiayaan untuk infrastruktur. "Anda harus dapat memecahkan masalah ini. Kalau saya yang diminta pikir, ya lebih baik saya saja yang jadi direksinya," kata Sri.
Terobosan dalam pembiayaan bukan hal yang mustahil dilakukan. Sri mencontohkan, Surat Utang Negara (SUN) yang diterbitkan pemerintah bisa sangat “laris” oleh masyarakat domestik, bahkan hingga oversubscribe 4 hingga 5 kali.
Ia berharap terobosan serupa dapat dilakukan oleh bank-bank BUMN untuk menyerap dana masyarakat. Hasilnya, likuiditas bank-bank itu dapat diperkuat hingga mampu membiayai infrastruktur. "Memang financial deepening itu peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau Bank Indonesia (BI), tapi saya minta anda lakukan peran anda (memperkuat pendanaan)," kata Sri.
(Baca juga: Paket Kebijakan 15, Pemerintah Kembali Fokus Penguatan Logistik)
Pembangunan infrastruktur, menurut Sri, penting untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Oleh sebab itu pemerintah akan menggelontorkan kurang lebih Rp 350 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun depan untuk proyek-proyek infrastruktur.
Toh jumlah itu dirasakan belum cukup, sehingga Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) juga harus digalakkan. "Dalam 7 tahun kita buat 9 proyek KPBU dengan nilai Rp 81 triliun, saya pikir ini bisa lebih dipercepat," katanya.
Menjawab sindiran Menteri Sri, Direktur PT BNI (Persero) Tbk Bob Tyasika Ananta menyatakan bahwa saat ini portofolio kredit infrastruktur BNI sudah mencapai 29 persen. Tahun depan, ia menargetkan angka itu bisa naik menjadi 33 persen. "Kita anggap infrastruktur ini sebagai peluang," katanya.
(Baca juga: Lewati Target, Kontrak Wika Tahun Ini Tembus Rp 82 Triliun)
Hanya saja, dirinya masih mencatat adanya beberapa kendala dalam pembiayaan infrastruktur seperti kepastian lahan maupun perizinan. Hal inilah yang menurutnya oleh banyak bank masih dianggap sebagai resiko dalam pembiayaan infrastruktur. "Karena untuk pembiayaannya sendiri kita bisa dijamin dengan skema perusahaan pembiayaan seperti PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)," katanya.
