DPR Peringatkan Insentif Blok Masela Jangan Merugikan Negara
Rencana pemerintah untuk memberikan insentif kepada Inpex Corporation di Blok Masela mendapat sorotan dari DPR. Komisi VII DPR mengingatkan pemerintah agar pemberian insentif ini jangan sampai menimbulkan kerugian negara.
Wakil Ketua Komisi VII DPR Satya Widya Yudha mengatakan pemerintah perlu mengevaluasi struktur biaya proyek Blok Masela, sebelum menyetujui permintaan insentif Inpex. Evaluasi termasuk biaya eskalasi proyek setiap tahunnya, sehingga tidak berdampak besar pada pendapatan negara.
“Jangan sampai pendapatan negara tergerus untuk membiayai proyek Masela dalam mekanisme cost recovery," kata Satya kepada Katadata, Rabu (28/12). (Baca: Kementerian ESDM Buat Surat Resmi Persetujuan Insentif Blok Masela)
Agar kesepakatan insentif ini bisa saling menguntungkan, pemerintah dan Inpex perlu menghitung ulang nilai proyek pengembangan Blok Masela. Namun, Pemerintah juga harus punya peran yang besar dalam negosiasi ini.
Seperti diketahui Inpex meminta beberapa insentif di proyek Masela, diantaranya moratorium kontrak 10 tahun. Dengan alasan perlu waktu untuk mengkaji pengembangan skema darat (onshore), Inpex ingin kontrak yang seharusnya berakhir pada 2028, dimundurkan ke 2038. Atas usulan ini pemerintah hanya bisa menyetujui moratorium selama tujuh tahun.
Inpex juga mengusulkan penambahan kapasitas produksi proyek ini dari 2,5 juta ton per tahun (mtpa) menjadi 9,5 mtpa. Penambahan ini dibutuhkan agar tingkat pengembalian investasi (IRR) proyek Masela bisa mencapai 15 persen per tahun. (Baca: Penambahan Kapasitas Produksi Perpendek Umur Blok Masela)
Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM I.G.N Wiratmaja mengakui bahwa penambahan kapasitas produksi akan memperpendek umur sumur Blok Masela. Pengurasan sumber daya gas blok ini menjadi semakin cepat.
Namun, pemerintah juga menganggap penambahan kapasitas ini diperlukan untuk mencukupi kebutuhan industri petrokimia dan pupuk yang akan dibangun di sekitarnya. Pemerintah pun menyetujui kapasitas produksinya sebesar 7,5 mtpa tambah 470 juta british thermal unit (mmbtu). Dengan kapasitas ini, IRR proyek Masela mencapai 12 persen pertahun.
Insentif lainnya adalah memasukan biaya yang dikeluarkan Inpex untuk mengkaji pengembangan proyek Masela dengan skema laut sebelumnya senilai US$ 1,6 miliar. Pemerintah berencana mengganti biaya tersebut setelah ada hasil audit dari lembaga yang berwenang.
Menurut mantan anggota Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi Fahmy Radhi, pemberian insentif kepada kontraktor, merupakan hal yang wajar agar suatu proyek migas bisa ekonomis. Apalagi Apalagi Blok Masela memiliki potensi produksi gas yang besar sehingga secara jangka panjang akan menguntungkan Indonesia.
Dia juga mengakui bahwa insentif ini akan membuat negara kehilangan potensi pendapatan (opportunity loss). "Opportunity loss tadi itu saya perkirakan bisa tertutup nantinya dengan penghasilan yang negara dapat ketika Masela berproduksi," ujar dia kepada Katadata, Rabu (28/12). (Baca: Pemerintah Upayakan Harga Gas Blok Masela di Bawah US$ 6)
Insentif perlu diberikan agar Inpex dapat segera memulai pengembangan Blok Masela, sehingga proyek bisa segera berproduksi (on stream) secepatnya. "Kan kita tahu permasalahan sebetulnya kenapa Masela
tertunda tadi ini kan perubahan dari offshore ke onshore," ujar Fahmi.
Meski begitu, Fahmi mengaku masih sanksi dengan langkah Inpex ke depan, setelah mendapat kepastian insentif dari pemerintah. Alasannya, perubahan skema pengembangan Blok Masela dari laut ke darat membuat Inpex harus menghitung kembali biaya proyek.
"Barangkali perhitungan Inpex itu akan membuat biaya onshore lebih mahal dari pada offshore," ujarnya. (Baca: Pemerintah Targetkan Pengembangan Blok Masela Mulai 2019)
